Desak Pendataan Ulang Bantuan Beras, FPMN Gelar Demo di Dinas Ketahanan Pangan Nganjuk

Rabu, 29 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com – Puluhan anggota FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) kembali melakukan aksi unjuk rasa meminta pendataan ulang terkait data penerima bantuan beras yang tidak tepat sasaran, terutama di Desa Ngepung.

Aksi ini dilakukan di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk di Jalan Anjuk Ladang No.76, Bedingin, Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pada Rabu (29/05/2024).

Suyadi, ketua aksi, mengatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak menepati janjinya untuk datang ke Desa Ngepung dan mengecek data penerima bantuan di sana. “Sudah seminggu ditunggu, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan belum juga datang. Kemudian, kami memutuskan untuk datang pada hari Rabu ini melakukan aksi unjuk rasa kembali ke depan kantor Dinas Ketahanan Pangan,” ujarnya.

Aksi ini berlangsung aman karena dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Kemudian, perwakilan dari 10 anggota FPMN dikumpulkan di ruangan untuk membahas dan merundingkan masalah ini.

Yusuf Satrio Wibowo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyatakan bahwa dinas ketahanan pangan dan perikanan hanya berperan sebagai penyalur dan data ini berasal dari pusat. “Kami mengikuti aturan dari pusat,” katanya.

Ery Cahyono, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, mengatakan bahwa pihaknya sudah datang ke Kantor Desa Ngepung pada Rabu, 22 Mei 2024, dan mengecek data di sana serta sudah berusaha memfasilitasi proses tersebut.

Namun, Suyadi tetap meminta pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk datang ke Desa Ngepung kembali dengan melibatkan pihaknya dan mengambil tindakan yang serius untuk menindaklanjuti pendataan ulang di Desa Ngepung.

Saat diwawancarai di lokasi, Suyadi, Ketua FPMN, mengatakan, “Yang saya permasalahkan adalah bantuan beras yang dipolitisasi ternyata tidak tepat sasaran dan banyak orang yang sudah meninggal tetap menerima bantuan,” ungkapnya.

Yusuf Satrio Wibowo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, mengatakan, “Dengan adanya data orang yang meninggal, sesuai ketentuan juknis, apabila ada yang meninggal, penggantian penerima bantuan dilakukan di tingkat desa. Pihak yang berhak mengganti di tingkat desa adalah pemerintah desa,” jelasnya.

(Sov)

Berita Terkait

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong
Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas
Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab
Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner
Apresiasi Prestasi Nganjuk, Kang Marhaen Sekaligus Suarakan Persoalan Petani dan Peternak
Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono Hadiri Pisah Sambut Dandim 0810/Nganjuk, Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah
Jelang Nataru, Polres Nganjuk Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:20

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong

Jumat, 20 November 2026 - 13:02

Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas

Jumat, 20 November 2026 - 09:10

Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Jumat, 20 November 2026 - 08:20

Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab

Kamis, 19 November 2026 - 15:43

Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner

Berita Terbaru