PMD Nganjuk Gelar Rapat Koordinasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD

Kamis, 30 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi terkait penambahan masa jabatan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Acara ini dilaksanakan di Aula Desa Praja, Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, pada Kamis (30/05/2024).

Rapat ini diadakan untuk membahas tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 dan 118, masa jabatan bagi BPD dan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Nganjuk, Puguh Harnoto, Camat se-Kabupaten Nganjuk, perwakilan satu Kepala Desa per kecamatan di wilayah Nganjuk, dan anggota BPD Nganjuk.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat desa memahami dan siap melaksanakan perubahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang baru ini.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, menyampaikan bahwa para kepala desa dan BPD tidak akan dilantik kembali, tetapi dikukuhkan. Dirinya mengatakan PJ Bupati Nganjuk akan mengukuhkan dan menyatakan bahwa kepala desa dan BPD akan melanjutkan masa jabatan terhitung saat masa jabatan habis sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dengan adanya perubahan masa jabatan ini, diharapkan kepala desa lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa di Nganjuk.

Saat diwawancarai di lokasi, Kepala PMD Nganjuk, Puguh Harnoto, mengatakan, “Agenda rapat hari ini bertujuan untuk menyikapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terutama Pasal 118, yang menyatakan bahwa kepala desa akan menerima perpanjangan masa jabatan terhitung sejak masa baktinya habis dan akan ditambah 2 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” Ujarnya.

Ahmad Syarif, Kepala Desa Sambiroto, memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan rapat ini. Ia menyatakan apresiasinya kepada Dinas PMD dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.

“Tanggapan terhadap kegiatan rapat hari ini sangat bagus dan kami berikan apresiasi kepada dinas PMD dalam rangka dan untuk menetetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak,” Ungkap Syarif.

(Sov)

Berita Terkait

Green Policing, Kapolres Nganjuk Bersama Masyarakat Tanam Pohon di Taman Pandan Wilis
Kapolres Nganjuk Tanamkan Disiplin dan Semangat Belajar kepada Siswa SDN Kedondong
Satresnarkoba Nganjuk Bongkar Dua Kasus Sabu, Barang Bukti 6,56 Gram Disita
Rsud Kertosono Sambut Kehadiran Dokter Spesialis Baru Dan Peringati Hari Santri Nasional 2026
Hari Santri Nasional 2026, Bupati Marhaen Ajak Santri Nganjuk Berinovasi Menuju Indonesia Emas
Pengacara Dampingi Lilik, Penjual Rempeyek yang Mengaku Jadi Korban Dugaan Kredit Fiktif di Nganjuk
Korban Dugaan Kredit Fiktif Mengadu ke Bupati Nganjuk, Berharap Ada Solusi
HUT ke-75 Humas Polri, Polres Nganjuk Gelar Donor Darah dengan Target 50 Kantong

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:40

Green Policing, Kapolres Nganjuk Bersama Masyarakat Tanam Pohon di Taman Pandan Wilis

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:27

Kapolres Nganjuk Tanamkan Disiplin dan Semangat Belajar kepada Siswa SDN Kedondong

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:54

Satresnarkoba Nganjuk Bongkar Dua Kasus Sabu, Barang Bukti 6,56 Gram Disita

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:17

Rsud Kertosono Sambut Kehadiran Dokter Spesialis Baru Dan Peringati Hari Santri Nasional 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:15

Hari Santri Nasional 2026, Bupati Marhaen Ajak Santri Nganjuk Berinovasi Menuju Indonesia Emas

Berita Terbaru