Nganjuk, KabarNganjuk.com – SDN Jatigreges 2, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang atap ruang kelasnya roboh pada Jumat (24/10/2025), dipastikan akan segera dibangun kembali. Kepastian tersebut disampaikan setelah adanya kunjungan langsung dari tim Kementerian Pendidikan ke lokasi kejadian untuk meninjau kondisi bangunan sekolah.
Kedatangan tim dari Kementerian Pendidikan bertujuan untuk melihat langsung dampak kerusakan sekaligus menilai kebutuhan mendesak di sekolah tersebut. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa ruang kelas sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang sempat terganggu akibat insiden robohnya atap.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan memastikan SDN Jatigreges 2 akan dibangun kembali tahun ini melalui program revitalisasi sekolah dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Langkah cepat ini diambil mengingat pentingnya keberlanjutan kegiatan pendidikan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnanto, membenarkan bahwa SDN Jatigreges 2 sebenarnya telah masuk dalam daftar usulan rehabilitasi melalui program revitalisasi sekolah dasar. Namun, dengan adanya peristiwa atap roboh, proses pembangunan akan diprioritaskan lebih awal.
“SDN Jatigreges 2 memang sudah kami ajukan untuk program revitalisasi dari anggaran APBN. Karena salah satu ruang kelas roboh, maka oleh Kementerian Pendidikan diputuskan untuk dibangun tahun ini,” ujar Puguh Harnanto.
Puguh menambahkan, pembangunan ulang ruang kelas tersebut diharapkan dapat segera dimulai setelah proses administrasi dan teknis selesai. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak kementerian agar proyek revitalisasi berjalan lancar dan sesuai standar keselamatan bangunan pendidikan.
Dengan adanya perhatian cepat dari pemerintah pusat, diharapkan proses belajar mengajar di SDN Jatigreges 2 dapat kembali normal. Para guru dan siswa pun diharapkan bisa segera beraktivitas di ruang kelas yang lebih aman dan layak, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan mutu pendidikan di daerah.
