Optimalkan Pembangunan Zona Integritas Pj Bupati Mendorong Birokrasi Pemkab Nganjuk Terintegrasi

Sri Handoko Taruna saat memberi sambutan

KabarNganjuk.com – Realisasikan Pembangunan Zona Integritas di Kota Angin, Pemerintah Kabupaten Nganjuk di mana Inspektorat Daerah bertindak sebagai fungsi pengawasan melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Bertempat di Ruang Rapat Candi Lor Pemkab Nganjuk, pada hari Senin (19/02/2024). Bimbingan Teknis (Bimtek) ini resmi dibuka oleh Penjabat (Pj.) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Tim Penilai Internal Kabupaten Nganjuk, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Dalam pidatonya, Penjabat (Pj.) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi dan peresmian Zona Integritas perlu diwujudkan. Tujuannya adalah menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, bebas korupsi, serta menjadi birokrasi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan.

“Ini menjadi suatu keharusan, terutamanya untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan,” ujarnya.”

Oleh karena itu, Sri Handoko menekankan pentingnya agar seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Nganjuk memiliki tingkat integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Selain itu, turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait peningkatan kualitas pembangunan zona integritas ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan pemantauan, pengawalan, dan pengawasan.

Sehingga, pelaksanaan pencegahan korupsi dalam menjalankan reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan publik meningkat.

“Untuk itu, dengan Bimtek ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga ikut menyukseskan program akselerasi pembangunan. Baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri,” harapnya.

Lebih lanjut, Sri Handoko juga menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah agar memperluas Zona Integritasnya ke unit kerjanya. Supaya, tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bersih dan jujur di seluruh organisasi. “Semoga Bimtek ini dapat menambah wawasan kita dan membuat kita menjadi antusias untuk melakukan pembangunan zona Integritas di unit kerja masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Mokhamad Yasin selaku Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa sasaran target reformasi birokrasi Pembangunan Zona Integritas ini diarahkan pada tiga kondisi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

“Oleh karena itu, dengan dilaksanakan Bimtek ini diharapkan dapat memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Serta, meningkatkan kualitas penilaian mandiri pembangun Zona Integritas Pemkab Nganjuk di tahun 2024 melalui Refreshment serta mengendalikan unit kerja Perangkat Daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dalam meraih WBK dan WBBM,“ tutup Mokhamad Yasin.

Sumber: Berbagai sumber

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *