KABAR NGANJUK

Kategori: Pemerintahan

  • Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan, Pemkab Nganjuk Gandeng LSP ABPM Gelar Sertifikasi ASN

    Nganjuk, KabarNganjuk.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Salah satu langkahnya adalah bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Administrasi Bisnis Perkantoran Modern, bidang Skema pelayanan prima, dengan menyelenggarakan sertifikasi bagi seratus Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi aparatur dalam memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat.

    Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk, Tercatat sebanyak 100 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk tenaga kesehatan. hal ini merupakan langkah penting dan bagian dari strategi Pemkab Nganjuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam menghadapi tuntutan transformasi pelayanan publik yang semakin kompleks dan menuntut standar yang lebih tinggi.

    Kepala Bidang Peningkatan SDM BKPSDM Nganjuk, Murya Triana, menegaskan bahwa sertifikasi ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Nganjuk dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, lebih lanjut dirinya juga mengatakan, bahwa, mereka yang mengikuti sertifikasi adalah mereka yang sebelumnya mengikuti bimbingan teknis selama satu minggu, yang dibimbing oleh trainer – trainer handal dari Disty tehnologi, Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, diharapkan lahir aparatur yang unggul, profesional, serta mampu mewujudkan perubahan budaya kerja di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dengan begitu, kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Sementara itu, Manager Sertifikasi LSP ABP Modern, Dyah Ekanuwati, mengatakan bahwa peserta mengikuti proses sertifikasi dengan penuh antusias. Menurutnya, banyak ASN yang menilai program ini sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi sekaligus meningkatkan kualitas diri dalam memberikan pelayanan publik.

    Lebih lanjut Dyah Ekanuwati menambahkan, “Bahwa kegiatan sertifikasi Excellent Service ini bukan yang pertama, karena Pemkab Nganjuk ketiga kalinya menggandeng kami LSP ABP Modern dalam peningkatan kapasitas SDM. Pada kegiatan pertama pesertanya adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa di empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan kedua sertifikasi ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan hari ini tercatat pesertanya dari berbagai OPD.” ujarnya

    Dengan jumlah pesertab 100 orang, kami LSP ABP Modern menugaskan sepuluh asesor kopetensi, antara lain, Sumarsono, Arfan Budi Sucahyono, Edy Yulianto, Mochamad Saleh, Siti Nur Kholifah, Miftahul Ulum, Nina Fitriana, Mochamad Samsukadi, Galuh Tisna Widiana, dan Achmad Jinanul Qudsi.” (tim)

  • Bupati Nganjuk Sampaikan Jawaban Fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2025

    Nganjuk, KabarNganjuk.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 3 September 2025, dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Nganjuk atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangan.

    Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diawali dengan prosesi resmi, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Setelah itu, agenda inti rapat difokuskan pada penyampaian jawaban Bupati.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan apresiasi atas masukan dan dukungan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memberi perhatian lebih pada sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah, serta terus berinovasi mencari sumber-sumber PAD baru, termasuk dari sektor pertanian sebagai potensi unggulan wilayah agraris Nganjuk.

    Dalam kesempatan itu, Kang Marhaen juga membahas peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Pemerintah berkomitmen meningkatkan insentif bagi RT, RW, BPD, LPM, hingga kader, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

    “Kalau kenaikannya 50 persen, kebutuhan sekitar lima miliar. Tapi kalau seratus persen, kurang lebih sepuluh miliar. Jadi nanti enak data by data,” terangnya.

    Selain itu, Marhaen juga menanggapi usulan terkait kebijakan pajak. Untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini, ia memastikan pemerintah daerah akan menghapuskan denda bagi keterlambatan pembayaran pajak.

    “Kaitan dengan pajak, kami mengambil kebijakan tidak ada denda. Jadi, kalau ada keterlambatan pembayaran, masyarakat tidak akan dikenakan sanksi,” tegasnya.

    Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, menjaga stabilitas fiskal, serta mengoptimalkan realisasi program pembangunan. Ia menekankan, tidak ada rencana kenaikan pajak daerah, melainkan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan optimalisasi potensi lokal tanpa membebani masyarakat.

    Rapat paripurna kemudian ditutup dengan doa, menandai berakhirnya tahapan awal pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk merinci rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.(Lifa)

  • Bupati Marhaen Ceritakan Kisah Hidup Penuh Haru Saat Salurkan Bansos untuk 325 Disabilitas di Nganjuk

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyalurkan bantuan sosial kepada 325 penyandang disabilitas berupa uang tunai Rp1.500.000 per orang yang bersumber dari anggaran Dinas Sosial melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025, dan diserahkan langsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada, Selasa (02/09/2025).

    Suasana haru menyelimuti saat Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA, dalam sambutannya menceritakan kisah hidupnya yang berasal dari keluarga kurang mampu dan tak pernah terbayangkan menjadi seorang Bupati. Menurutnya, pengalaman hidupnya semakin menguatkan tekadnya untuk terus berjuang dan selalu mendukung kaum disabilitas.

    “Kita harus bersyukur atas titipan Allah. Anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini adalah ladang amal dan syukur kita,” tutur Kang Marhaen dengan suara bergetar.

    Bupati Marhaen juga menegaskan bahwa dirinya mungkin dikenal sebagai sosok tegas, namun ketika berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus maupun lansia, hatinya selalu luluh bahkan tak jarang meneteskan air matanya.

    Melalui penyaluran bansos ini, Pemkab Nganjuk berharap dapat meringankan beban keluarga penyandang disabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan bersama peduli terhadap kelompok rentan di tengah masyarakat.(Lifa).

  • Bupati dan DPRD Nganjuk Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 dalam Rapat Paripurna, Wujud Sinergi Legislatif dan Eksekutif

    Bupati dan DPRD Nganjuk Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 dalam Rapat Paripurna, Wujud Sinergi Legislatif dan Eksekutif

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada Rabu (27/08/2025) dengan agenda Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

    Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyepakati terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah yang menjadi prioritas, serta menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan situasi dan kondisi terbaru.

    Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD dalam proses pembahasan anggaran. Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan efisiensi guna memastikan situasi di Nganjuk tetap kondusif.

    “Perubahan ini adalah langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat pada program dan kegiatan yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Marhaen.

    Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menekankan bahwa kesepakatan ini mencerminkan sinergi yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjamin penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Tatit turut mengimbau semua pihak untuk terus memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

    “Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memprioritaskan pada program-program strategis yang mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Nganjuk,” jelas Tatit.

    Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk, yang menandai dimulainya proses pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

    Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Nganjuk optimistis bahwa sinergi yang terjalin kuat akan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.(Lifa).

  • Wabup Nganjuk Hadiri Pembinaan Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana, Tekankan Tertib Administrasi untuk Perkuat Penanganan Stunting

    Nganjuk, KabarNganjuk.com – Wakil Bupati Nganjuk, Mas Handy, menghadiri kegiatan Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dan Sub IMP Bangga Kencana untuk Kecamatan Kertosono, Patianrowo, dan Lengkong. Acara ini berlangsung pada Rabu (6/8/2025) di GOR Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, dengan diikuti oleh para kader, perangkat desa, serta perwakilan dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

    Dalam sambutannya, Wabup Mas Handy menekankan bahwa penataan administrasi menjadi kunci evaluasi penanganan stunting di daerah. Ia mengapresiasi kerja keras para kader di lapangan, namun mengingatkan bahwa pencatatan dan pelaporan yang rapi akan membuat program lebih efektif dan efisien. “Evaluasi pertama adalah pembenahan administrasi. Kita memiliki kader yang luar biasa, pekerjaan bisa lebih efektif jika pelaporan dilakukan secara tertib dan benar,” ujarnya.

    Mas Handy juga menambahkan, pendampingan dari PPKB akan membantu kader memahami prosedur pelaporan dan dokumentasi kegiatan sesuai rencana kerja, sehingga kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPNS) dapat terukur secara maksimal.

    Tak hanya itu, ia menegaskan komitmen dirinya bersama Bupati Nganjuk untuk turun langsung ke lapangan dalam mendukung pelaksanaan program prioritas ini. “Kami pastikan semua berjalan sesuai peraturan. Setiap kegiatan harus terukur, tertata, dan berdampak nyata terhadap upaya penurunan stunting,” tegasnya.

    Acara pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kader IMP dan Sub IMP, sehingga mereka mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal program Bangga Kencana sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat demi mewujudkan generasi Nganjuk yang sehat dan bebas stunting.(Lifa/Red)

  • Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Nganjuk Gelar Sosialisasi dan Lomba Kebersihan

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Rabu (6/8/2025). Acara yang berlangsung di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk ini diikuti sekitar 1.300 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, komunitas peduli lingkungan, perangkat desa, hingga perwakilan dunia usaha.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhaen. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan, dan mencintai alam sekitar sebagai wujud tanggung jawab bersama.

    “Cintai lingkungan, maka lingkungan akan cinta pada kita,” pesan Kang Marhaen yang disambut tepuk tangan peserta.

    Selain itu, Bupati juga memanfaatkan momentum ini untuk mengumumkan rencana lomba kebersihan antar desa se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ia juga mendorong pelaksanaan kembali senam pagi dan program sarapan gratis di ruang publik seperti Alun-Alun Nganjuk dan Taman Nyawiji. Menurutnya, program tersebut bukan hanya menyehatkan, tetapi juga mempererat interaksi sosial warga.

    Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk, Mas Handy, Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk, Ketua I TP PKK, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk beserta istri, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang bijak. Diharapkan pula, terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta demi terciptanya masa depan Nganjuk yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

    Kang Marhaen juga menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, mengelola sampah rumah tangga secara mandiri, serta memanfaatkan kembali barang bekas agar bernilai guna. Ia berharap gerakan ini menjadi budaya yang melekat di masyarakat Nganjuk demi kelestarian alam untuk generasi mendatang.

  • Bupati Marhaen Resmi Lantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Berikut Daftar Namanya!

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Sebanyak 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, pada Kamis, 31 Juli 2025, bertempat di Pendopo KRT Sosro Koesoemo.

    Marhaen menyampaikan bahwa rotasi ini merupakan langkah strategis dalam penyegaran organisasi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.

    Daftar Nama dan Jabatan Baru Pelantikan Pejabat Nganjuk (31 Juli 2025)

    1. Samsul Huda, SH., MH
       Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

    2. Drs. Eko Sutrisno, MM
       Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

    3. Itsna Shofiani, ST., MT
       Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

    4. Dra. Asti Widyartini, M.Si
       Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

    5. Drs. Mokhamad Yasin, M.Si
       Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

    6. Dr. Sopingi, AP., MM
       Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

    7. Dra. Sri Handariningsih, MM
       Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

    8. dr. Hendriyanto, M.K.M
       Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

    9. Drs. Darmantono
       Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan

    10. Nafhan Tohawi, SH., MH
       Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

    11. Puguh Harnoto, SSTP., MM
       Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

    12. Purwo Bujono, S.Hut.
       Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

    13. Haris Jatmiko, S.Pd., M.Si
       Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

    14. Drs. Gunawan Widagdo, M.Si
       Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk

    15. Tri Wahju Kuntjoro, S.Sos., MM
       Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

    16. Subani, SH., MM
       Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

    17. Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
       Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

    18. Suharno, S.Sos., MM
       Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

    19. Drs. Sujito, M.Si
       Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

    20. Imam Ashari, S.Sos
       Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk

    21. dr. Tien Farida Yani, MMRS
       Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

    Dengan dilantiknya 21 pejabat baru ini, Pemkab Nganjuk optimis roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pengisian jabatan strategis ini diharapkan memperkuat sinergi antar-OPD dalam menjalankan program-program prioritas pembangunan daerah.(Lifa)

  • Bupati Nganjuk Lantik 21 Pejabat Baru, Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Sebanyak 21 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, pada Kamis, 31 Juli 2025 di Pendopo KRT Sosro Koesoemo.

    Dalam sambutannya, Bupati Kang Marhaen menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

    “Mutasi ini bagian dari penyegaran. Yang sudah lama perlu refresh, supaya mempercepat akselerasi kita. Hari ini ada 21 pejabat yang kita lantik, semoga bisa mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Nganjuk,” ujar Kang Marhaen.

    Beberapa pejabat yang dilantik antara lain:
    • dr. Tien Farida Yani, MMRS sebagai Kepala Dinas Kesehatan, menggantikan dr. Hendriyanto, M.K.M yang kini menjabat Staf Ahli.
    • Drs. Eko Sutrisno, MM sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    • Drs. Gunawan Widagdo, M.Si menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
    • Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
    • Nafhan Tohawi, SH, MH sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

    Pelantikan ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, dan Kepala OPD. Pemerintah Kabupaten berharap dengan pengisian jabatan strategis ini, roda pemerintahan dan pelayanan publik semakin optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    ( red/ gik)

  • Pemkab Nganjuk Lantik 52 Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Tegaskan Pentingnya Loyalitas dan Evaluasi Kinerja

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 52 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik serta diambil sumpah jabatannya di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo yang berlangsung secara khidmat, Rabu (30/7/2025).

    Pelantikan ini merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses rotasi, mutasi, serta promosi jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang bertujuan untuk penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja.

    Dalam sambutannya, Bupati Marhaen menekankan pentingnya komunikasi, loyalitas, dan komitmen dalam pelaksanaan tugas. “Orang sehebat apa pun jika komunikasinya kurang bagus, perlu diperbaiki. Njenengan harus eksplor, tunjukkan kinerja,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa pemilihan pejabat bukan semata-mata soal jabatan, melainkan pertimbangan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja Pemkab Nganjuk secara keseluruhan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, yakni setelah tiga dan enam bulan pasca pelantikan. Jika dirasa tidak cocok, akan dilakukan penyegaran kembali.

    Saat dikonfirmasi usai pelantikan, Bupati Marhaen menyampaikan bahwa sebenarnya ada 83 nama yang diajukan dalam pengangkatan tersebut. Namun, sebagian diantaranya belum memenuhi syarat karena adanya minimal dua tahun jabatan, maka proses pelantikan mereka harus ditunda. Sehingga secara resmi hanya 52 pejabat yang dilantik saat itu.

    Menutup arahannya, Bupati menegaskan prinsip dasar dalam proses mutasi dan pelantikan ini adalah transparansi. “Prinsip saya tetap: 0 rupiah. Tidak ada pembayaran apa pun. Jangan sampai muncul isu-isu yang tidak benar,” pungkasnya.

    Ia menegaskan agar seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk senantiasa menjauhi segala tindakan yang membahayakan, termasuk yang berpotensi melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Lifa)

  • Wabup Mas Handy Resmikan Pembentukan Destana 2025, Perkuat Peran Desa Hadapi Ancaman Bencana

    Wabup Mas Handy Resmikan Pembentukan Destana 2025, Perkuat Peran Desa Hadapi Ancaman Bencana

    Nganjuk, KabarNganjuk.com – Wakil Bupati Nganjuk, Mas Handy, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk. Acara ini berlangsung di Pendopo K.R.T. Sosro Koesoemo dan akan dilaksanakan selama empat hari, dari 28 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sesi materi di pendopo, kemudian dilanjutkan pelatihan lapangan yang dilakukan di masing-masing balai desa peserta.

    Dalam sambutannya, Mas Handy menyampaikan bahwa keberadaan Destana sangat krusial sebagai ujung tombak penanganan bencana di tingkat lokal. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

    “Tujuan dibentuknya Destana adalah agar masyarakat desa lebih sigap, tanggap, dan mampu merespons secara cepat ketika terjadi bencana,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa bencana bisa datang karena faktor alam atau karena perbuatan manusia, sehingga edukasi dan sistem informasi yang baik menjadi kunci pencegahan.

    Lebih lanjut, Mas Handy mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya di BPBD menjadi alasan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat desa menjadi pilar utama dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas.

    Tahun ini, program Destana menyasar delapan desa yang tergolong rawan bencana. Desa-desa tersebut adalah Ngangkatan dan Kedungpadang di Kecamatan Rejoso, Sukorejo, Balonggebang, dan Sumberjo di Kecamatan Gondang, Mabung di Kecamatan Baron, serta Lengkong dan Sawahan di Kecamatan Lengkong.

    Setiap desa mengirimkan 30 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti perangkat desa, karang taruna, linmas, pelaku usaha lokal, serta warga umum. Mereka akan memperoleh pelatihan mengenai potensi risiko bencana di wilayah masing-masing, serta pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat yang tepat, cepat, dan terkoordinasi.

    Melalui kegiatan ini, BPBD Kabupaten Nganjuk berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif, meningkatkan kesiapan warga, serta membentuk jejaring komunikasi dan respons bencana dari tingkat desa hingga ke pemerintah daerah.

    Dengan adanya pembentukan Destana, diharapkan setiap desa mampu membentuk sistem tanggap darurat internal yang solid, sehingga penanganan awal terhadap bencana bisa dilakukan secara mandiri sebelum bantuan eksternal datang. Langkah ini dinilai efektif untuk meminimalisir dampak bencana sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan mereka.

  • Bupati Nganjuk Serahkan Bantuan Subsidi Upah kepada 1.800 Pekerja, Targetkan 47.000 Penerima

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memulai proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi ribuan pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima.

    Pada tahap pertama yang dilaksanakan hari ini, sebanyak 1.800 pekerja menerima bantuan secara langsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Rabu (23/7/2025).

    Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.BA., yang menyampaikan bahwa distribusi BSU akan dilakukan dalam lima tahap, dengan jumlah total penerima mencapai 47.000 orang.

    “Kami menyalurkan bantuan ini sebagai bentuk stimulus bagi mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Hari ini, penerima BSU berasal dari beragam unsur kelembagaan seperti RT, RW, BPD, guru ngaji, guru madin, guru sekolah minggu, hingga guru TPA,” jelas Bupati Marhen.

    Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu untuk jangka waktu dua bulan, dengan syarat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bagi penerima yang memiliki rekening, sedangkan bagi yang belum memiliki rekening, bantuan akan disalurkan melalui kantor pos.

    Bupati menekankan bahwa seluruh bantuan disalurkan secara utuh tanpa adanya potongan apapun. Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan adanya pemotongan dana, baik melalui Inspektorat maupun nomor WhatsApp resmi yang disediakan.

    Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dimulai pukul 09.30 WIB hari ini berlangsung dengan tertib. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pekerja sektor informal di Kabupaten Nganjuk.

  • Paguyuban Jaranan Nganjuk Minta Solusi Soal Sulitnya Izin Hiburan ke DPRD dan Polres

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Persoalan sulitnya perizinan hiburan rakyat, khususnya kesenian Jaranan, menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja yang digelar antara Polres Nganjuk, Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama Paguyuban Jaranan Nganjuk (Pajang), pedagang kaki lima (PKL), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mapak.

    Rapat yang dihadiri oleh puluhan anggota Pajang dan PKL ini membahas berbagai keluhan mengenai mahalnya biaya pengurusan izin hiburan yang dinilai menyulitkan pelaku seni tradisional dan pedagang kecil. Selama ini, kesenian Jaranan menjadi salah satu hiburan yang tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga menghidupkan perekonomian sektor informal seperti PKL. Namun, kesulitan mendapatkan izin menyebabkan banyak kegiatan seni terhambat, yang secara langsung berdampak pada penghasilan PKL yang mengandalkan keramaian acara.

    Paguyuban Jaranan Nganjuk (Pajang) juga menyuarakan harapan agar kesenian Jaranan yang mereka usung dapat dilegalkan dan diakui secara hukum. Mereka menginginkan adanya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur perizinan hiburan rakyat secara jelas, termasuk kewajiban membayar pajak jika diperlukan. “Kami siap mengikuti aturan dan membayar pajak, asalkan kegiatan kami diakui dan tidak dianggap liar,” ungkap Pembina Pajang. Dengan legalitas tersebut, mereka berharap kesenian tradisional Jaranan bisa terus hidup dan berkembang tanpa kendala birokrasi yang menyulitkan.

    Ketua Paguyuban Jaranan Nganjuk (Pajang), Sugiono, menyampaikan bahwa hampir seluruh anggota paguyubannya di berbagai kecamatan mengalami kendala serupa dalam hal perizinan. Ia mengungkapkan bahwa proses perizinan tidak cukup dilakukan di tingkat Polsek saja, namun harus dilanjutkan ke tingkat Polres, yang menurutnya berdampak pada tingginya biaya.

    “Kami menerima banyak laporan dari para anggota di lapangan. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin pentas. Kalaupun dapat, biayanya sangat tinggi. Izin tidak cukup dari Polsek, tapi harus ke Polres. Tentu biayanya jadi bertambah besar,” ujar Sugiono.

    Ia juga menyoroti tingginya biaya pengamanan dari pihak kepolisian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara. Menurutnya, semakin besar jumlah personel keamanan yang dilibatkan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung oleh panitia penyelenggara acara (penanggap).

    “Kami paham bahwa pengamanan sangat penting, tapi kalau terlalu banyak personel yang harus dilibatkan, biayanya semakin berat bagi kami yang punya acara. Ini banyak dikeluhkan para penanggap,” tambahnya.

    Melalui rapat ini, para peserta menyuarakan harapan agar pemerintah daerah segera menyusun kebijakan perizinan hiburan yang lebih jelas, transparan, dan terjangkau, sehingga para pelaku seni dan PKL dapat kembali berkegiatan tanpa hambatan berlebihan. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha hiburan rakyat di Kabupaten Nganjuk.(Lifa)

  • Bupati Nganjuk Raih Penghargaan Tokoh Pembina Koperasi dari Gubernur Jatim di Peringatan Harkopnas ke-78

    Bojonegoro, KabarNganjuk.com- Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun ekonomi kerakyatan kembali menuai apresiasi. Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, resmi menerima Penghargaan Tokoh Pembina Koperasi dari **Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-78 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Stadion Letjen H. Soedirman, Kabupaten Bojonegoro, Kamis (17/7/2025).

    Penghargaan bergengsi ini diberikan atas keberhasilan Kang Marhaen dalam mempercepat pembentukan koperasi di wilayahnya, khususnya melalui percepatan penerbitan akta notaris koperasi dengan pembiayaan mandiri yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk. Langkah progresif ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi berbasis gotong royong.

    “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Nganjuk dan insan koperasi yang terus bekerja keras mendorong kemandirian ekonomi. Koperasi bukan sekadar lembaga, tapi alat perjuangan menuju kesejahteraan bersama,” ungkap Kang Marhaen usai menerima penghargaan.

    Ini bukan pertama kalinya Kang Marhaen mendapat pengakuan atas perannya dalam membina koperasi. Pada tahun 2023 lalu, ia juga dinobatkan sebagai Tokoh Pembina Koperasi Nasional berkat kiprahnya yang aktif dalam mendorong tumbuhnya koperasi modern dan inklusif di daerah.

    Gubernur Khofifah dalam sambutannya memuji para kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen terhadap program Koperasi Digital Koperasi Merah Putih (KDKMP) sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui transformasi koperasi berbasis digital.

    “Koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat. Kepala daerah seperti Bupati Nganjuk telah membuktikan bahwa ketika koperasi didampingi dengan serius, dampaknya sangat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah.

    Puncak peringatan Hari Koperasi ke-78 ini tak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga panggung besar bagi ekonomi rakyat. Rangkaian acara meliputi Expo UMKM dan koperasi, pasar rakyat, sarasehan, serta penandatanganan nota kesepahaman antar-lembaga koperasi. Ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur hadir, membuktikan antusiasme tinggi terhadap kebangkitan koperasi sebagai pilar ekonomi berkelanjutan.

    Kang Marhaen menegaskan bahwa gerakan koperasi di Nganjuk tidak akan berhenti pada seremonial semata. Ia berkomitmen untuk terus membina koperasi agar menjadi solusi konkret bagi tantangan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan.

    “Kami ingin koperasi menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, petani, serta warga yang ingin bangkit secara ekonomi tanpa harus bergantung pada pihak luar,” tutupnya.

    Dengan penghargaan ini, Kabupaten Nganjuk semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang serius menata ekonomi berbasis kerakyatan, menjadikan koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.

    ( red/ gik)

  • Sarasehan Hari Koperasi ke-78, Bupati Nganjuk Apresiasi Dorong Koperasi Bergerak Bersama Wujudkan Kesejahteraan

    Nganjuk, KabarNganjuk.com- Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Sarasehan Koperasi di Pendopo Kabupaten pada Rabu (16/07). Mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur”, kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Momentum penting untuk mempertegas bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan kekuatan ekonomi rakyat yang bergerak di berbagai sektor strategis.

    Acara ini dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Bupati, pejabat pemerintahan, serta para pelaku koperasi se-Kabupaten Nganjuk.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, Cuk Widiyanto, S. H., M.M. menyampaikan bahwa koperasi memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini tercatat sebanyak 245 koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Nganjuk, dengan total anggota mencapai 84.056 orang dan melibatkan sekitar 780 lebih karyawan. Volume usaha koperasi pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

    Salah satu kebanggaan Nganjuk adalah hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, yang dinobatkan sebagai koperasi tercepat dalam pertumbuhan dan pengembangan. Atas pencapaian tersebut, koperasi ini mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur berupa bantuan dana sebesar Rp3 miliar.

    Dalam sambutannya, Bupati Marhaen menyampaikan apresiasi atas semangat gerakan koperasi dan memberikan penghargaan kepada para pelaku koperasi yang telah berkontribusi menunjukkan tata kelola dan pelayanan anggota yang baik. Ia menegaskan bahwa mimpi besar Nganjuk untuk “melesat” bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk koperasi.

    “Hari ini, sektor koperasi harus menggeliat, gaspol, dan benar-benar melesat. Kita harus introspeksi dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Nganjuk harus terus memberikan warna dalam pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

    Dengan semangat kebersamaan dan komitmen kuat dari semua pihak, koperasi di Nganjuk diharapkan mampu menjadi motor penggerak mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.(Lifa)