Sekda Nur Solekan Sampaikan Jawaban plt. Bupati Nganjuk Terkait Raperda

Kamis, 16 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com– Usai penyampaian jawaban Bupati terkait Raperda, DPRD Kabupaten Nganjuk kembali gelar rapat paripurna terkait tiga hal yakni: (1) Tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, (2) Jawaban Bupati Nganjuk terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, (3) Pengesahan dan penetapan rantus DPRD Kabupaten Nganjuk tentang pembentukan Pansus-Pansus DPRD Kabupaten Nganjuk.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan, jajaran OPD Kabupaten Nganjuk serta Anggota DPRD Kab. Nganjuk di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Kamis (16/2/2023).

Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi diwakili Sekda Nur Solekan menyampaikan bahwa kebijakan terkait Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ini merupakan bagian dari penataan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang selama ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan Perda.

“Bagian yang tak terpisahkan adalah kita melindungi kawasan sawah supaya nanti kedepan tidak semakin terus berkurang. Tentunya harus ada upaya-upaya dari Pemeritah Kabupaten Nganjuk apabila para petani ini mengubah lahan sawah menjadi untuk kegiatan yang lain. Trobosan dari Bapak Plt. Bupati kemarin sudah berbincang dengan pihak Perhutani, untuk membuka lahan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan industri. Supaya tidak mengganggu lahan sawah yang menjadi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan” ujarnya.

“Pemerintah Daerah akan terus berusaha semaksimal mungkin secara ekstensifikasi bisa mengganti lahan sawah yang dipergunakan untuk kegiatan lain oleh para petani” lanjutnya.

Terkait banyaknya investor perusahaan yang masuk ke Daerah Kabupaten Nganjuk, Sekda Nur Solekan juga menjelaskan bahwasannya hal ini sudah disesuaikan dengan Perda RTRW. “Perda RTRW sudah melindungi kawasan-kawasan mana yang tidak boleh dijadikan industri, sehingga Perda yang saat ini dilaksanakan oleh Plt. Bupati Nganjuk beriringan dengan Perda RTRW yang telah disahkan terlebih dahulu, sehingga nanti tidak akan bersinggungan” ucap Sekda.

“Selama ini kita memang sangat berharap bahwa Kabupaten Nganjuk dijadikan lumbung pangan di Jawa Timur maupun Indonesia” pungkasnya. (Tim)

Berita Terkait

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong
Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas
Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab
Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner
Apresiasi Prestasi Nganjuk, Kang Marhaen Sekaligus Suarakan Persoalan Petani dan Peternak
Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono Hadiri Pisah Sambut Dandim 0810/Nganjuk, Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah
Jelang Nataru, Polres Nganjuk Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:20

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong

Jumat, 20 November 2026 - 13:02

Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas

Jumat, 20 November 2026 - 09:10

Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Jumat, 20 November 2026 - 08:20

Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab

Kamis, 19 November 2026 - 15:43

Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner

Berita Terbaru