Penulis: Kabar Nganjuk

KabarNganjuk.com- Pembangunan Taman oleh Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Nganjuk, sebagai salah satu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI ) yang direncanakan sebagai Taman Karang Werda yang ada di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk, yang sempat menimbulkan berbagai polemik warga, akhirnya pada hari ini, segala polemik dari beberapa warga tersebut mencapai kesepakatan, setelah diadakan mediasi dan sidak ke lokasi pembangunan ( 14/12/2023).

 

Setelah beberapa jam melakukan mediasi di Balai Kelurahan Kartoharjo, yang dihadiri dari beberapa warga terdampak, Kadis DLH Subani, Camat Nganjuk Hari Moektiono, Kepala Kelurahan Kartoharjo, Kapolsek beserta Danramil Nganjuk, juga Dinas terkait, terkait keluhan/ polemik warga, dengan adanya pembangunan Taman sebagai Taman Karang Werda, mencapai kesepakatan.

Saat sidaknya di lokasi pembangunan, Subani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa ini adalah pembuatan Taman Werda, dan filosofinya menjuarai tingkat Jawa Timur, dan penyelesaian permasalahan jalan tembus bagi warga, dan Alhamdulillah hari ini sudah tuntas, dengan pembongkaran beberapa bangunan, yang dikarenakan dari pihak Desa, jalan akan dibangun pavingisasi, dan untuk warga sendiri sebenarnya tidak ada keluhan, cuma aset daerah tidak boleh di pagar ” jelas Subani.

” Dan demi keindahan Taman, itu harus dipagar, yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarkat, dan kita sebelumnya sudah melakukan bahwa sering kali mengadakan sosialisasi, juga dihadiri warga maupun RT, RW, untuk mencari solusi bagaimana jalan tembus ini dengan lebar 3 meter untuk masyarakat ” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, ” memang ada beberapa warga menyewa aset Pemda ini untuk parkir, dan pembangunan ini nantinya ada perubahan Rap pagar untuk disesuaikan, dan mudah – mudahan berjalan lancar, aman dan barokah ” harapnya.

Sedangkan Suprawondo selaku pemilih bangunan yang sudah mendirikan bangunan rumah di tanah aset milik Pemda mengatakan bahwa, dirinya sudah mendirikan bangunan itu sejak Tahun 2010, dirinya juga mengetahui bahwa itu adalah tanah milik Pemerintah, yang penting saya bisa keluar masuk kendaraan saya ” ucapnya.

” Kalau dibilang ada keluhan, semua warga disini ada keluhan, karena wakti mendirikan pagar atau tembok, ini tanpa ada pemberitahuan, dan ini kemarin sempat debat, tetapi akhirnya menemukan solusi, karena kami menggunakan tanah aset Negara, atau tanda kutip iti sewa, dan kami tidak pernah protes, karena kami tahu itu milik Negara ” pungkasnya.

( red)

KabarNganjuk.com – Ajakan tersebut digaungkan Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., dalam acara pengarahan anggota Bhayangkari Cabang Nganjuk yang dilaksanakan di Aula Polres Nganjuk, Kamis (14/12/2023).

AKBP Muhammad menerangkan sikap netral dalam Pemilu 2024 mutlak harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri dan telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam etika kenegaraan juga dilarang menjadi pengurus partai, memilih dan dipilih serta dilarang terlibat dalam politik praktis.

 

“Untuk itu saya berharap agar seluruh anggota Bhayangkari Cabang Nganjuk dapat mendukung suami yang merupakan anggota Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Netralitas ini sangat penting guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujar Kapolres Nganjuk.

Senada dengan Kapolres, Nyonya Anggun Muhammad, Ketua Bhayangkari Cabang Nganjuk menyampaikan bahwa Bhayangkari bukan hanya sekadar istri dari anggota Polri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terutama dalam memberikan dukungan moril dan semangat kepada suami-suami mereka.

“Saya mengajak Bhayangkari untuk ikut aktif dalam memberikan pemahaman kepada suami-suami kita agar tetap menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik praktis, dan fokus pada tugas-tugas negara yang telah dipercayakan kepada mereka,” tambahnya.

Beliau juga berharap, agar para Bhayangkari tidak menjadi sumber masalah bagi para suami dengan mempertontonkan dukungan kepada calon tertentu di tengah-tengah kegiatan sosial atau publik secara langsung maupun melalui media sosial, tidak menampilkan simbol-simbol yang bertendensi politik meskipun tetap miliki hak memilih dan dipilih.

Nyonya Anggun menekankan pentingnya pendidikan politik bagi anggota Bhayangkari untuk dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip netralitas dan menjauhkan diri dari konflik politik, menjaga keseimbangan antara mendukung suami agar tetap berada di jalur netralitas. (*)

KabarNganjuk.com-Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres Nganjuk Kompol Mustijat Priyambodo, S.I.K., M.H., memimpin pelaksanaan pemeriksaan senjata api dan amunisi, kegiatan dilaksanakan di depan kantor Sipropam Polres Nganjuk, Kamis (14/12/2023).

Pemeriksaan senjata api khusus laras pendek Revolver dan pistol beserta amunisi yang dipinjam pakai oleh personel Polres Nganjuk dan Polsek jajaran Polres Nganjuk, dilakukan secara teliti dari kebersihan dan kelengkapan surat ijin pemegang senpi.

Kompol Mustijat menyebut, kegiatan yang dilakukan secara berkala ini merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kedisiplinan personelnya dalam menggunakan senjata api. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap senjata yang digunakan oleh personel Polres Nganjuk telah memenuhi standar keamanan dan perijinan yang ditetapkan.

“ Pemeriksaan senjata api organik dan amunisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya kontrol dan pengamanan internal Polres Nganjuk. Kami ingin memastikan bahwa senjata api selalu dalam kondisi baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kompol Mustijat.

Senada dengan hal tersebut, AKP Imam Susanto, (Kasipropam Polres Nganjuk) mengatakan keberadaan senjata organik Polri dan amunisinya perlu diawasi dengan ketat. Kegiatan pemeriksaan senjata api ini juga menjadi ajang edukasi bagi personel terkait tata cara penggunaan dan pemeliharaan.

Dengan dilakukannya pemeriksaan senjata api dan amunisi secara berkala, diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Polres Nganjuk menjunjung tinggi standar keamanan dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya.

“Semua dalam keadaan baik, surat-suratnya juga lengkap, untuk senpi yang terlihat kurang bersih kami lakukan tindakan fisik kepada personel pemegangnya dan dibersihkan ditempat,” pungkas AKP Imam. (*)

KOTA MALANG, KabarNganjuk.com – Dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba di lingkungan Pelajar di Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jatim didukung oleh satuan kerja lainnya mengelar road show bertajuk “Generasi Emas Produktif Tanpa Narkoba,” pada Rabu (13/12).

Kegiatan yang digelar di Gedung Universitas Negeri Malang ini dihadiri oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, dan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai sekolah di Jawa Timur.

Tujuannya kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan membangun sinergitas dalam memberantas peredaran narkoba, dilingkungan sekolah.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan beberapa penekanan, diantaranya Polda Jatim akan berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur.

“Kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan lembaga non-pemerintah, bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman penyalahgunaan Narkoba,” tegas Irjen Pol Imam Sugianto.

Selain itu, peran aktif masyarakat untuk perang melawan narkoba bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendiri oleh kepolisian.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba,”tambah Irjen Imam.

Peran Masyarakat yang dimaksud oleh Kapolda Jatim adalah dengan memberikan informasi kepada kepolisian, mendukung program-program pencegahan, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dari peredaran narkoba.

“Ini adalah langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil bersama,”tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menekankan,selain penegakan hukum, Polda Jatim juga akan fokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi para korban narkoba melalui upaya restorative justice dan keterlibatan masyarakat dalam membantu mereka yang terjerat narkoba untuk kembali ke jalur yang benar.

“Kita harus memandang mereka sebagai saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan dan bimbingan, ini sangat diperlukan,”tutur Irjen Imam.

Edukasi dan pencegahan menurut Kapolda Jatim juga menjadi penekanan karena pendidikan dan pencegahan adalah kunci utama dalam upaya anti-narkoba.

Irjen Pol Imam Sugianto juga menyampaikan bahwa Polda Jatim bersama jajarannya akan terus melakukan program-program seperti road show generasi emas tanpa narkoba, kampung bebas narkoba, audiensi kepada para pengasuh pondok pesantren, edukasi di sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan komunitas.

“Ini agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba dan dampak negatifnya,” pungkas Kapolda Jatim.

Sementara itu Direktur Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jatim Kombes Pol Arie Ardian menambahkan memang peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Timur ini relatif cukup besar.

“Kita terus berupaya untuk menekan peredaran gelap ini mulai dari penegakan hukum, dengan mengungkap kasus-kasus yang besar sampai dengan program-program pencegahan,”ujarnya.

Untuk itulah kata Kombes Pol Arie Ardian dilaksanakan road show generasi emas tanpa narkoba dengan sasaran para pelajar.

“Kita akan melakukan penguatan daya cegah dan daya tangkal di lingkungan sekolah, karena memang terindikasi sudah mulai masuk ke tempat-tempat pendidikan,” tandas Kombes Arie.

Untuk roadshow ini bukan hanya dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) saja, tetapi juga bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Jatim, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jatim dan Bidang Psikologi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jatim.

Kombes Pol Arie Ardian menjelaskan, bahaya narkoba tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tapi juga dilihat dari aspek sosial, aspek kesehatan baik kesehatan fisik maupun secara mental.

“Jadi hari ini saya bersama teman-teman Dirbinmas, Kabid Dokkes dan Kabag Psikologi menyampaikan kepada seluruh sekolah yang hadir supaya bisa membangun wadah di lingkungan sekolahnya, bisa melalui OSIS atau mungkin berdiri sendiri semacam satuan tugas, atau membentuk komunitas,” jelasnya.

Hal itu kata Kombes Arie untuk menutup ruang gerak supaya para pengedar tidak bisa masuk ke sekolah.

“Jika ada upaya kejahatan narkoba masuk sekolah, kita bisa segera mendeteksi secara awal dan bisa lakukan koordinasi kepada penegak hukum untuk dilakukan pengungkapan,”terang Kombes Arie.

Sementara itu Dirbinmas Polda Jatim, Kombes Pol Asep Irpan Rosadi, juga mengatakan, untuk pencegahan sendiri tentunya memberdayakan seluruh elemen masyarakat, saat ini khususnya para pelajar.

“Maka di tiap-tiap sekolah kita akan perkuat komunitas-komunitas, atau kelompok-kelompok siswa, atau pelajar yang nanti menjadi mitra Polri atau pun BNN untuk penguatan ekosistem pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah,” jelasnya . (*)

KabarNganjuk.com– Dalam rangka pelaksanaan program Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan serentak oleh Korbinmas, Baharkam Polri dan Polda Jatim Polres, Polres Nganjuk kembali menggelar santunan dan pengobatan gratis untuk warga Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Rabu (13/12/2023).

Dalam keterangannya, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako dan pengobatan gratis ini merupakan kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

“Kegiatan serupa juga dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polres se Indonesia dalam rangka mendukung program satuan atas yang mengambil tema “Cooling System dan Memelihara Kamtibmas Menuju Pemilu yang Aman dan Sejuk”, ujar AKBP Muhammad.

AKBP Muhammad menambahkan kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif menjelang Pemilu.

Lebih lanjut, AKBP Muhammad menyampaikan pengobatan gratis dan paket sembako yang disalurkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di Desa Kwagean. ( hms)

KabarNganjuk.com – Pendaftaran untuk menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu 2024 mulai dibuka hari ini, Senin (11/12/2023).
KPPS sendiri merupakan bagian dari badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 yang pembentukannya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara alias PPS.
Jika merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nOMOR 1669 Tahun 2023, pendaftaran KPPS Pemilu 2024 dilakukan pada 11 hingga 20 Desember 2023.
Berikut ini syarat dan tata cara mendaftar KPPS Pemilu 2024 seperti dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU):

1. Syarat menjadi KPPS Pemilu 2024
Dalam PKPU 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa anggota KPPS merupakan masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
Mengenai syarat tersebut, PKPU menjelaskannya dalam Pasal 35. Berikut syarat menjadi anggota KPPS :

– Warga negara Indonesia (WNI);
– Berusia paling rendah 17 tahun dan maksimal 55 tahun
– Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
– Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota -partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
– Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
– Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

2. Kelengkapan dokumen
Selain memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, pelamar yang ingin menjadi KPPS Pemilu 2024 juga perlu melengkap dokumen-dokumen sebaagai berikut :

– Surat pendaftaran calon anggota KPPS sesuai dengan format yang ada
– Daftar riwayat hidup
– Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas/rumah sakit
– Surat pernyataan bermaterai untuk pemenuhan persyaratan
– Foto copy KTP-El
– Foto copy Ijazah minimal SMA
– Pas foto 4×6 centimeter (CM)

3. Cara mendaftar KPPS Pemilu 2024

Setelah mengetahui syarat dasar dan sudah mempersiapkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya calon petugas KPPS perlu mengikuti proses pendaftaran KPPS Pemilu 2024, yakni:

– Siapkan kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai anggota KPPS Pemilu 2024.
– Kunjungi Sekretariat PPS desa/kelurahan setempat.
– Minta formulir pendaftaran calon anggota KPPS kepada petugas.
– Petugas akan membantu kamu untuk mengisi formulir pendaftaran.
– Isi formulir pendaftaran secara lengkap.
– Selanjutnya, formulir pendaftaran beserta lampiran dokumennya yang telah diisi dan ditandatangani oleh kamu dapat diberikan kepada Sekretariat PPS desa/kelurahan setempat (cukup 1 (satu) rangkap) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
– PPS menerima berkas pendaftaran untuk seluruh TPS di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Masa kerja dan gaji ketua dan anggota KPPS

Masih dijelaskan oleh laman KPU, masa kerja KPPS dibentuk paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. KPPS lalu dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara. Adapun periode pendaftaran hingga masa kerja KPPS Pemilu 2024 yaitu:

– Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 11-15 Desember 2023
– Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 11-20 Desember 2023
– Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 11-22 Desember 2023
– Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 23-25 Desember 2023
– Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 23-28 Desember 2023
– Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 29-30 Desember 2023
– Penetapan anggota KPPS: 24 Januari 2024
– Pelantikan anggota KPPS: 25 Januari 2024
– Masa Kerja KPPS: 25 Januari-25 Februari 2024
– Menurut KPU, masa kerja KPPS dapat diperpanjang dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan Lanjutan.

Gaji ketua dan anggota KPPS 2024 :

Nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang terbilang besar dari gaji petugas KPPS Pemilu 2019. Adapun nominal gaji petugas KPPS Pemilu 2024 yaitu:

Rp1.200.000, untuk Ketua KPPS Pemilu 2024, sebelumnya besaran gaji petugas KPPS pada Pemilu 2019 adalah sebesar Rp 550.000. Sedangkan gaji anggota KPPS Pemilu 2024, Rp1.100.000, sebelumnya Rp 500.000 untuk anggota KPPS Pemilu 2019.

Di atas merupakan informasi lengkap mulai syarat, dokumen, cara mendaftar, masa kerja hingga gaji menjadi Ketua dan anggota KPPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat!

Reporter : Inna Dewi Fatimah
Sumber Berita : Laman website resmi KPU

Sukomoro, KabarNganjuk.com- Proyek Pembangunan Strategis Nasional Jalan Tol Kertosono – Kediri (KeKer) telah mencapai tahap pembebasan di berbagai wilayah di kabupaten Nganjuk.

Salah satunya Desa Kedungsoko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, setidaknya ada 7 warga telah dilakukan pembebasan lahan milik mereka, dan menerima ganti untung sebesar 3, 9 Milyar untuk 7 orang, dan diserah terimakan di Balai Desa Kedungsoko ( 10/12/2023).

Ganti untung senilai itu terdiri dari 8 bidang tanah, salah satu diantara mereka ada yang memilki 2 bidang tanah, yaitu Didik Mujianto ( 71), dengan luas pembebasan yaitu 1. 653 meter persegi.

Yang bersangkutan menyampaikan, bahwa, uang ganti untung itu akan dibagi kepada keluarganya, dan yang pastinya, nantinya juga untuk membeli tanah sawah lagi ” ujarnya.

Disampaikan juga Siti Masfufah ( 71) yang juga menerima pembayaran ganti untung lahan, meski nilainya tak sebanyak Didik, Siti mendapatnya ganti untung sebesar 0, 5 Milyar, untuk pembebasan lahan miliknya seluas 508 meter persegi, “Saya akan membeli sawah lagi, asalnya sawah, harus menjadi sawah lagi” ujarnya.

Sedangkan Yeri Agung Nugroho selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Kertosono – Kediri, menyampaikan bahwa untuk pembayaran ganti untung pembebasan tanah untuk proyek Jalan Tol KeKer, ini dilakukan secara bertahap dan akan terus berkelanjutan.

“Lembaga Manajemen Aset Negara ( LMAN ), telah menyetujui dokumen kepemilikan dari 7 warga Kedungsoko, hal ini seperti yang diungkapkan Kasi Pengadaan dan Pengembangan Tanah Tol BPN Kabupaten Nganjuk, Rijatnoko ” jelas Yeri Agung.

Lebih lanjut disampaikan Yeri Agung, bahwa sebelumya juga sempat dicairkan untuk 37 warga Desa Kedungsoko, kemarin pada Tanggal 8 Desember 2023, dan pada hari ini dicairkan 7 warga, dengan kepemilikan 8 bidang tanah, karena ada 1 orang yang memiliki 2 bidang tanah yang terdampak proyek.

Dengan diterimanya ganti untung kepada 7 warga di Kedungsoko ini total warga Kedungsoko yang menerima ganti untung total sudah mencapai 44 orang. (red)