PT PROFOUND INDONESIA BANTAH LAKUKAN PEMECATAN, SEBUT HANYA PEMINDAHAN LOKASI TUGAS SATPAM

Kamis, 16 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Menanggapi tuduhan pemecatan sepihak dan dugaan pelecehan yang menyeret nama PT Profound Indonesia, pihak perusahaan akhirnya buka suara. Melalui perwakilan HRD berinisial (SRD), perusahaan menegaskan bahwa tidak pernah melakukan pemecatan terhadap petugas keamanan berinisial Af, melainkan hanya melakukan pemindahan lokasi kerja sebagai bagian dari kebijakan internal yang berlaku.

“Kami perlu luruskan bahwa yang bersangkutan bukan karyawan langsung PT Profound Indonesia, melainkan bagian dari tenaga kerja outsourcing. Jadi, secara struktural dan administratif, bukan wewenang kami untuk memberhentikan,” jelas SRD saat dikonfirmasi oleh media.

SRD juga menyebutkan bahwa keputusan pemindahan tugas dilakukan atas dasar kebutuhan operasional dan bukan sebagai bentuk sanksi atau hukuman. “Yang bersangkutan dialihkan ke pos jaga lain di bawah koordinasi vendor keamanan. Ini hal biasa dalam pengaturan kerja security,” tambahnya.

Terkait dengan tuduhan adanya pelecehan verbal dan intimidasi oleh atasan di lingkungan kerja, pihak manajemen menyatakan belum menerima laporan resmi dari yang bersangkutan. SRD menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kenyamanan dan keamanan seluruh karyawan, termasuk tenaga alih daya.

“Kami memiliki mekanisme pelaporan pelecehan dan pelanggaran etik. Jika memang ada kejadian, seharusnya dilaporkan melalui jalur resmi agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pihak perusahaan juga membantah adanya perlakuan tidak adil dalam pemberian sanksi. “Setiap pelanggaran yang terbukti, baik oleh karyawan organik maupun outsourcing, akan mendapat perlakuan setara sesuai SOP. Tidak ada perlakuan khusus atau tebang pilih,” lanjut SRD.

Terkait permintaan pemeriksaan rekaman CCTV oleh Af, HRD menyatakan bahwa data CCTV merupakan hak akses terbatas yang hanya bisa dibuka atas permintaan resmi dan disertai laporan kejadian yang sah.

Di akhir pernyataannya, pihak HRD menyayangkan polemik ini berkembang di ruang publik sebelum melalui jalur penyelesaian internal. Mereka menyatakan terbuka terhadap mediasi dan dialog jika ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kami terbuka untuk klarifikasi. Jika ada kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang tepat, mari diselesaikan secara profesional dan sesuai prosedur,” tutup SRD.

Berita Terkait

Jelang Nataru, Polres Nganjuk Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas
Kembangkan Kasus Peredaran Pil Dobel L, Satresnarkoba Polres Nganjuk Amankan Tiga Pria dan Sita 272 Butir
Harga Jagung Anjlok, Bupati Nganjuk Cek Gudang Bulog Candirejo
Mandor Perhutani Meninggal Saat Patroli Hutan di Berbek, Polisi Pastikan Tidak Ada Kekerasan
Kapolres Nganjuk Tanam Pohon di Museum Desa Tritik, Dorong Gerakan Green Policing
Harga Jagung Anjlok Saat Panen Raya, Petani Nganjuk Berharap Pemerintah Turun Tangan
Kunjungi BLK Nganjuk, Kapolres Dorong Peningkatan Kompetensi dan Kesiapan Tenaga Kerja
Tujuh Warga Berbek Terima Bantuan Perbaikan Rumah dari Pemkab Nganjuk

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:18

Jelang Nataru, Polres Nganjuk Perkuat Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas

Selasa, 17 November 2026 - 10:50

Kembangkan Kasus Peredaran Pil Dobel L, Satresnarkoba Polres Nganjuk Amankan Tiga Pria dan Sita 272 Butir

Selasa, 17 November 2026 - 09:51

Harga Jagung Anjlok, Bupati Nganjuk Cek Gudang Bulog Candirejo

Senin, 16 November 2026 - 21:25

Mandor Perhutani Meninggal Saat Patroli Hutan di Berbek, Polisi Pastikan Tidak Ada Kekerasan

Senin, 16 November 2026 - 11:09

Kapolres Nganjuk Tanam Pohon di Museum Desa Tritik, Dorong Gerakan Green Policing

Berita Terbaru