DPRD Nganjuk Sahkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan 2025

Rabu, 15 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk memulai Tahun 2025 dengan langkah strategis melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (15/1/25), di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menegaskan pentingnya Perda ini untuk mengatur penggunaan lahan di tengah perkembangan wilayah yang pesat. “Peruntukan tanah harus diatur dengan bijak agar tidak mengancam keberlanjutan pertanian di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah langkah strategis yang sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas pembentukan enam Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengkaji lebih lanjut rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penyelenggaraan perparkiran, ketertiban umum, kearsipan, pemerintahan desa, pencegahan kebakaran, dan penyelenggaraan pangan.

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kelestarian lahan pertanian dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Nganjuk. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

“Pengesahan Perda ini menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam melindungi sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi Nganjuk,” tambah Sri Handoko.

Dengan dimulainya tahun 2025, DPRD Kabupaten Nganjuk optimistis dapat terus mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda di tingkat Pansus akan melibatkan berbagai pihak terkait. “Nantinya, pembahasan lebih detail akan dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan setiap peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Tatit Heru Tjahjono.

Berita Terkait

Ratusan Miras Bersama 7 Orang Wanita Diamankan Petugas Satpol PP Pada Operasi Gabungan
Istirahat Gratis, WiFi Gratis, Bahkan Kursi Pijat Disediakan Polisi Jika Anda Mudik Lewat Nganjuk
Gelar Gerakan Pangan Murah, Bentuk Komitmen Polri Menjaga Stabilitas Harga Sembako
Silaturahmi Dan Buka Bersama Jurnalis Se Kabupaten Nganjuk bersama Bupati Marhaen Djumadi
Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Bahas Perubahan Susunan Keanggotaan AKD
Musrenbang RKPD 2027 Di Kabupaten Nganjuk, Tampung 3687 Usulan Dari Berbagai Bidang
Sambut Lebaran, Pemprov Jatim Gelontorkan 250 Drum Aspal untuk Perbaikan Jalan di Nganjuk
Pelaku Pencurian Laptop di Prambon Diamankan Polisi Setelah Korban Pergoki Aksinya

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 11:20

Ratusan Miras Bersama 7 Orang Wanita Diamankan Petugas Satpol PP Pada Operasi Gabungan

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:04

Istirahat Gratis, WiFi Gratis, Bahkan Kursi Pijat Disediakan Polisi Jika Anda Mudik Lewat Nganjuk

Sabtu, 14 Maret 2026 - 08:39

Gelar Gerakan Pangan Murah, Bentuk Komitmen Polri Menjaga Stabilitas Harga Sembako

Jumat, 13 Maret 2026 - 13:49

Silaturahmi Dan Buka Bersama Jurnalis Se Kabupaten Nganjuk bersama Bupati Marhaen Djumadi

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:20

Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Bahas Perubahan Susunan Keanggotaan AKD

Berita Terbaru