DPRD Nganjuk Sahkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan 2025

Rabu, 15 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk memulai Tahun 2025 dengan langkah strategis melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (15/1/25), di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menegaskan pentingnya Perda ini untuk mengatur penggunaan lahan di tengah perkembangan wilayah yang pesat. “Peruntukan tanah harus diatur dengan bijak agar tidak mengancam keberlanjutan pertanian di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah langkah strategis yang sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas pembentukan enam Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengkaji lebih lanjut rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penyelenggaraan perparkiran, ketertiban umum, kearsipan, pemerintahan desa, pencegahan kebakaran, dan penyelenggaraan pangan.

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kelestarian lahan pertanian dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Nganjuk. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah.

“Pengesahan Perda ini menunjukkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam melindungi sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi Nganjuk,” tambah Sri Handoko.

Dengan dimulainya tahun 2025, DPRD Kabupaten Nganjuk optimistis dapat terus mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda di tingkat Pansus akan melibatkan berbagai pihak terkait. “Nantinya, pembahasan lebih detail akan dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan setiap peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Tatit Heru Tjahjono.

Berita Terkait

PWI Nganjuk Gelar UKW, 31 Wartawan Diuji Kompetensi di Tiga Jenjang
APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong
Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas
Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab
Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner
Apresiasi Prestasi Nganjuk, Kang Marhaen Sekaligus Suarakan Persoalan Petani dan Peternak
Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono Hadiri Pisah Sambut Dandim 0810/Nganjuk, Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:20

PWI Nganjuk Gelar UKW, 31 Wartawan Diuji Kompetensi di Tiga Jenjang

Jumat, 20 November 2026 - 15:20

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong

Jumat, 20 November 2026 - 13:02

Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas

Jumat, 20 November 2026 - 09:10

Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Jumat, 20 November 2026 - 08:20

Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab

Berita Terbaru