Nganjuk – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nganjuk bersama elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Nganjuk pada Senin (26/8/24). Mereka mendesak wakil rakyat untuk ikut serta menekan Presiden dan DPR RI terkait polemik dan ketidakpastian demokrasi serta konstitusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP ini dipimpin oleh Saifulrohman, yang bertindak sebagai koordinator. Dalam orasinya, Saifulrohman menyatakan bahwa keputusan MK merupakan keputusan mutlak yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak, termasuk DPRD Nganjuk. Ia juga menekankan pentingnya anggota DPRD untuk patuh pada putusan MK dan menolak segala upaya untuk mengintervensi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Mahasiswa juga menuntut Presiden Joko Widodo agar tidak terlibat dalam proses Pilkada, sebagai upaya menjaga netralitas dan integritas demokrasi.
Aksi demonstrasi ini akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, dan Wakil Ketua DPRD. Perwakilan mahasiswa diizinkan untuk menyampaikan aspirasi mereka di ruang rapat paripurna. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan sebuah “kado” simbolis kepada Ketua DPRD sebagai bentuk kritik dan pengingat untuk menjaga amanah rakyat.
Selain itu, mahasiswa bersama Ketua DPRD menandatangani empat tuntutan yang akan disampaikan ke DPR RI. Tatit Heru Cahyono memastikan bahwa tuntutan mahasiswa tersebut akan dibawa ke tingkat nasional dengan melibatkan empat perwakilan mahasiswa.
Setelah aspirasi mereka diterima, massa aksi pun membubarkan diri dan kembali ke kampus masing-masing dengan tertib. Aksi ini menjadi simbol perjuangan mahasiswa Nganjuk dalam menjaga demokrasi dan menuntut keadilan konstitusional di Indonesia.
