Nganjuk, KabarNganjuk.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD kabupaten Nganjuk tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Nganjuk tahun anggaran 2022 dan penyerahan/penyampaian hasil reses tahap 1 pimpinan dan anggota DPRD kab Nganjuk th 2023
Rapat Paripurna tersebut dihadiri seluruh pimpinan dewan dan sebagian kepala OPD dan sekda kab Nganjuk mewakili Bupati.Sidang Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Ulum Bastomi.
kepada kabar Nganjuk Ulum Bastomi menjelaskan terkait dengan LKPJ bupati Nganjuk tahun 2022, semua OPD kita berikan catatan untuk peningkatan di tahun 2023. Diantaranya tentang kesehatan, pelaksanaan pekerjaan proyek, tentang pendidikan dan apa itu APM, pelayanan kesehatan, juga termasuk dari sisi kegiatan yang kurang maksimal semua kita berikan catatan untuk kedepannya menjadi lebih baik.
“Semua rekomendasi dilaksanakan, karena catatan ini penting karena bagian dari rencana LKPJ 2022. Harus dilaksanakan nanti kita beri pengawasan lewat komisi masing-masing lewat rekomendasi.” Ujarnya
Sementara itu, Nur Solekan mewakili bupati Nganjuk marhen djumadi Menjelaskan “Tentunya kami akan melihat secara cermat catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan pansus menyampaikan pendapatan yang pertama kali mendapat sorotan dimana pendapatan kita memang tidak maksimal atau kurang mencapai target dikarenakan ada pendapatan lain-lain yang memang tidak bisa mencapai target. Untuk sektor pendapatan yang lain, termasuk pajak dan retribusi di tahun 2023 ini memang ada kenaikan. Sekitar 5-10 miliar yang itu nanti akan kita genjot beberapa sektor pajak, termasuk didalamnya pajak penerba. Pajak penerba ini sebenarnya menjadi unggulan manakala provinsi sendiri mendapingi kita dalam rangka menarik pajak.”
“Kemarin kita sudah ada beberapa pertemuan dengan bapak bupati, dengan para pengusaha tambang, yang minerba mereka sangup membayar pajak sesuai apa yang mereka keluarkan. Dan diambil dari bumi di kabupaten Nganjuk ini. Kemudian ada beberapa catatan lain termasuk didalamnya adalah untuk yang belanja paling disorot pertama kali adalah pelaksanaan kegiatan program. Dimana lelang untuk tahun 2022 mengalami keterlambatan, dan tahun ini kita sudah sepakat dengan bapak bupati dan seluruh kepala OPD bahwa kegiatan-kegiatan program dan proyek ini harus sudah mulai dilaksanakan ketika anggaran itu sudah bisa dijalankan. Dan kami kemarin sudah sepakat dengan UHP dibulan maret seluruh kegiatan untuk pengunduran atau upload sistem informasi rencana belanja barang itu sudah terupload 100%.”
“Allhamdulillah mulai april pelaksanaan kegiatan mulai berjalan, lelang juga sudah mulai berjalan dan saat ini sudah mulai pelaksanaan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang PL-PL sudah mulai pelaksanaan dan ini memang lebih maju dari pada tahun 2022. Ini menjadi konsentrasi pak bupati dan kita sepakat bersama-sama menginstruksikan di bulan september nanti sebelum masa jabatan bupati ini habis, maka seluruh kegiatan yang berkegiatan APBD induk 2023 insyaallah sudah bisa dilaksanakan dan berjalan.”
“Bapak Bupati sudah memerintahkan kepada tim penilai ASN, untuk menjalankan mutasi-mutasi atau rotasi-rotasi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nantinya akan ada perubahan di bidang SDM ini. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terpenting adalah itu, kebutuhan organisasi ini yang harus kita penuhi. Organisasi pemerintah daerah dan seluruh OPD ini bisa berjalan dengan baik. Terutama banyak kekosongan di tingkat kelurahan kemudian kecamatan dan itu harus kita isi karena mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Jelasnya.
