KabarNganjuk.com- Setelah mengalami penundaan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kini ditetapkan menjadi APBD tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nganjuk pada Selasa (15/11/2022) sore.
Tatit Heru Tjahjono selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa penundaan ini dikarenakan TPAD (Tim Pendapatan Asli Daerah) membutuhkan waktu perbaikan dan penyempurnaan RAPBD yang telah dibahas sebelumnya bersama Banggar (Badan Anggaran).
“Kami memberikan waktu lima hari kepada TPAD, seharusnya RAPBD disetujui dan ditandatangani pada 10 November namun baru bisa disahkan hari ini” ucap Tatit.
Ia juga menjelaskan bahwa penundaan ini memang diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. “Alhamdulillah, sudah berjalan lancar dengan segala kekurangan dan kelebihan, termasuk masukan-masukan dari Badan Anggaran (Banggar), maupun dari teman-teman yang ikut Rapat Paripurna hari ini dan APBD tahun 2023 bisa ditandatangani” tutur Tatit.
Ia juga menjelaskan bahwa terjadi penurunan dana transfer. “Dari sisi PAD sudah dimaksimalkan dan kita mengharapkan dana transfer dari pusat dengan total kurang lebih 2,4T. dengan rincian 45% untuk belanja daerah, 30% untuk pendidikan dan kesehatan, sisanya untuk insfrastruktur dan lainnya” jelasnya.
Ia juga menjelaskan untuk menggenjot PAD, DPRD meminta untuk memaksimalkan pajak. Utamanya pajak hotel dan restoran
Sementara, Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang turut hadir dalam rapat ini menyampaikan bahwa defisit anggaran dalam APBD Nganjuk tahun 2023 dimana anggaran pendapatan sekitar 2,3T sedangkan anggaran belanja mencapai 2,57 T bisa ditutup dengan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
“Defisit tidak masalah, ada sekitar 277M dan itu bisa ditutup dengan anggaran SiLPA tahun sebelumnya dan pendapatan lainnya seperti pajak” pungkas Plt Bupati Nganjuk.
Reporter: Dyah
Editor: Siti Nur Kholifah
