Bareskrim Polri Kirim Berkas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab dan CT Scan ke Kejagung

Kamis, 1 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KabarNganjuk.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka drg RP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

“Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883.

Berita Terkait

DPC APJI Nganjuk Berperan Aktif Dukung Progran PDP APJI Dalam Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Subsektor Kuliner Yang Di Gelar Disbudpar Jatim
DPC APJI Nganjuk Siap Sukseskan Pelatihan Boga Kolaborasi DPD APJI Jatim dan Dinas kebudayaan dan pariwisata  
DPC APJI Nganjuk Siap Sukseskan Pelatihan Boga Kolaborasi DPD APJI Jatim dan Dinas kebudayaan dan pariwisata  
Gagal Menyalip, Panther VS Ayla Adu Banteng di Kertosono, Dua Orang alami Lukano Ayla di Kertosono
Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026 Bersama Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
Listrik Padam 6 Jam di Nganjuk, Peternak Koi Kelimpungan Khawatir Ratusan Ikan Mati
BARONGAN Sikapi Dugaan Kekerasan Siswa SMKN 1 Gondang, Minta Pemeriksaan Transparan
Dua Terduga Pengedar Sabu Ditangkap, Satresnarkoba Polres Nganjuk Sita Hampir 11 Gram Sabu Siap Edar

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:49

DPC APJI Nganjuk Berperan Aktif Dukung Progran PDP APJI Dalam Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Subsektor Kuliner Yang Di Gelar Disbudpar Jatim

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:11

DPC APJI Nganjuk Siap Sukseskan Pelatihan Boga Kolaborasi DPD APJI Jatim dan Dinas kebudayaan dan pariwisata  

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 22:05

DPC APJI Nganjuk Siap Sukseskan Pelatihan Boga Kolaborasi DPD APJI Jatim dan Dinas kebudayaan dan pariwisata  

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 18:15

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2026 Bersama Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 15:52

Listrik Padam 6 Jam di Nganjuk, Peternak Koi Kelimpungan Khawatir Ratusan Ikan Mati

Berita Terbaru