Pemkab Nganjuk Apresiasi Desa dan Kecamatan Pelunasan PBB-P2 Tercepat, Salurkan Dana BHPRD 2025

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Sekretariat Daerah mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) berbasis kinerja desa, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Anjuk Ladang pada Kamis, 11 September 2025.

Dalam acara tersebut, Bupati Nganjuk menekankan pentingnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Nganjuk telah mengeluarkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2014 hingga 2025 sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat. “Kami berharap warga yang masih memiliki tunggakan segera melakukan pelunasan. Pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Nganjuk,” jelas Bupati.

Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan diberikan kepada desa dan kecamatan yang paling cepat melunasi kewajiban PBB-P2 Tahun 2025. Untuk kategori dengan baku pajak di bawah Rp100 juta, penghargaan diraih oleh Desa Sumbermiri di Kecamatan Lengkong serta Desa Bajang di Kecamatan Ngluyu. Sementara untuk kategori baku pajak Rp100 juta hingga Rp200 juta, penerima penghargaan adalah Desa Pandean Kecamatan Gondang dan Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan. Pada kategori baku pajak Rp200 juta hingga Rp400 juta, penghargaan diraih oleh Desa Nglinggo dan Desa Campur yang keduanya berada di Kecamatan Gondang. Sedangkan untuk kategori kecamatan, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong dinobatkan sebagai yang tercepat dalam pelunasan PBB-P2 Tahun 2025.

Selain pemberian penghargaan, acara tersebut juga menjadi ajang penyerahan simbolis Dana BHPRD Tahun 2025 kepada enam desa, yaitu:

  • Desa Gebangkerep Kecamatan Baron sebesar Rp415,1 juta

  • Desa Kunir Kecamatan Ngetos sebesar Rp97,8 juta

  • Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso sebesar Rp155,3 juta

  • Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan sebesar Rp107,7 juta

  • Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong sebesar Rp81,2 juta

  • Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor sebesar Rp260,7 juta

Bupati menegaskan bahwa desa memiliki hak atas alokasi minimal 10% dari total penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari penguatan kemandirian fiskal desa. “Mari kita bersama-sama mengoptimalkan potensi pajak daerah, namun tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Berita Terkait

PWI Nganjuk Gelar UKW, 31 Wartawan Diuji Kompetensi di Tiga Jenjang
APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong
Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas
Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab
Bersama APJI, Diskop UM Nganjuk Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kuliner
Apresiasi Prestasi Nganjuk, Kang Marhaen Sekaligus Suarakan Persoalan Petani dan Peternak
Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono Hadiri Pisah Sambut Dandim 0810/Nganjuk, Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:20

PWI Nganjuk Gelar UKW, 31 Wartawan Diuji Kompetensi di Tiga Jenjang

Jumat, 20 November 2026 - 15:20

APJI Nganjuk Dampingi Pelatihan UMKM Hari Ketiga, Peserta Praktik Membuat Es Cendol Cebong

Jumat, 20 November 2026 - 13:02

Rotasi Jabatan Polres Nganjuk, AKP Febry Hermawan Resmi Jabat Kasat Lantas

Jumat, 20 November 2026 - 09:10

Nganjuk Masuk Peta Kerawanan Bencana Jatim, BPBD Minta Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Jumat, 20 November 2026 - 08:20

Dugaan Pencemaran Sungai dan Lahan Pertanian, Pokmas KING Desak PT Belfoods Bertanggung Jawab

Berita Terbaru