NGANJUK, KabarNganjuk.com – Dua pemerintah desa di Kabupaten Nganjuk berhasil melangkah ke tahap presentasi dan wawancara dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
Kedua desa tersebut yakni Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, dan Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk. Keduanya dinilai menunjukkan upaya dalam memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
Tahapan presentasi dan wawancara dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di dua tempat, yakni Ruang Kreatif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk serta Omah Tandang.
Dalam sesi tersebut, masing-masing kepala desa memaparkan program, inovasi, dan langkah yang telah dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel. Kegiatan ini juga mendapat pendampingan dari Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta para camat.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, baik melalui media digital maupun pelayanan secara langsung.
Kepala Desa Ngadipiro, Karsupin, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk kelembagaan PPID melalui surat keputusan. Pemerintah desa juga memanfaatkan sejumlah saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada warga.
Selain menggunakan website dan media sosial, penyampaian informasi dilakukan melalui forum pertemuan warga, musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga kegiatan Ngopi Bareng. Menurut Karsupin, pemerintah desa juga telah mengalokasikan anggaran operasional PPID dalam APBDes. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pelayanan informasi publik di tingkat desa.
Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Nur Aminuddin, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Desa Ngadipiro yang telah memasukkan kebutuhan operasional PPID ke dalam perencanaan anggaran desa. Ia menilai langkah tersebut sebagai praktik positif yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa lainnya dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Kepala Desa Kedungdowo, Suprapto, menjelaskan bahwa pemerintah desa berupaya memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Menurutnya, warga berhak mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Desa Kedungdowo menyediakan papan informasi sebagai sarana penyampaian informasi secara langsung. Selain itu, layanan informasi juga diperkuat melalui website, media sosial, serta WhatsApp Kantor Desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, turut mengapresiasi keberhasilan Desa Ngadipiro dan Desa Kedungdowo mencapai tahapan presentasi dan wawancara dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026. Ia berharap berbagai inovasi yang telah dilakukan kedua desa tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah desa lainnya di Kabupaten Nganjuk untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan kedua desa tersebut melaju ke tahap presentasi dan wawancara diharapkan tidak hanya menjadi capaian bagi masing-masing wilayah, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya transparansi di seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Nganjuk. (Adv Nur)
