NGANJUK, KabarNganjuk.com— Sebuah pesan berantai di grup WhatsApp mendadak mengguncang kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Nganjuk. Isinya memang singkat, namun cukup memicu keresahan.
Pesan tersebut berbunyi:
“Salam rahayu. Bpk Ibu ASN KUA (nyuwun ngapuro saderenge) sehubungan dengan KUA Gondang yang tidak punya kantor berdasarkan kebijakan paguyuban KUA se Nganjuk ibu bapak disuwuni kontribusinya 100ribuan untuk pembangunan kantor KUA Gondang, mohon keilasan dan maklumnya (ini berlaku bg semua asn KUA) atas kontribusinya disampaiken terima kasih”
Pesan itu cepat menyebar luas. Bahasanya halus, dibalut permohonan maaf dan ajakan keikhlasan. Namun di balik itu, tercantum nominal pasti, yakni Rp100 ribu, yang ditujukan kepada seluruh ASN KUA.
Di sinilah kejanggalan mulai muncul. Salah satu ASN menilai permintaan tersebut tidak lazim. Ia mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut.
“Ada info KUA Gondang belum punya kantor, tapi kok pegawai justru diminta iuran Rp100 ribu untuk pembangunan. Menurut saya ini tidak wajar, masa instansi pemerintah minta ke pegawainya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).
Pernyataan itu membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana mungkin pembangunan fasilitas negara justru dibebankan kepada pegawainya sendiri?
Di tengah polemik yang berkembang, Kepala KUA Gondang, Imam Mahmud, memberikan bantahan tegas. Ia menegaskan tidak pernah ada kewajiban iuran.
“Tidak benar mas, tidak benar. Sama sekali tidak benar. Tidak ada aturan yang mewajibkan pembayaran dan saya juga tidak pernah punya ide untuk meminta itu,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa rencana pembangunan kantor KUA Gondang memang ada. Namun, ia memastikan dirinya tidak pernah membuat ataupun menginisiasi pesan yang beredar.
“Ada (pembangunan). Demi Allah saya tidak pernah menulis mas, dan tidak pernah menginisiasi, tidak pernah,” jelasnya.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru: jika pembangunan memang ada dan pesan telah tersebar, lalu siapa yang memulai?
Mahmud kemudian mengarah pada pihak lain.
“Ada, tapi bukan saya. Pak B, Kepala KUA Berbek, yang menyampaikan di grup. Tapi itu hanya bentuk solidaritas, bukan kewajiban,” ujarnya.
Di titik ini, narasi berubah menjadi saling lempar tanggung jawab. Mahmud menegaskan dirinya tidak menginginkan adanya permintaan bantuan tersebut.
“Saya tidak begitu mengerti tentang itu. Artinya, kan saya tidak menghendaki. Saya tidak menghendaki (bantuan) dari teman-teman ASN. Demi Allah saya tidak pernah (menghendaki),” tegasnya kembali.
Meski demikian, ia mencoba memberi konteks bahwa praktik saling membantu antar-KUA merupakan hal yang biasa.
“Terus Kepala KUA Berbek, kita biasa kan, namanya kepala KUA itu, ketika ada teman-teman yang repot kita saling membantu lah. Lah kebetulan yang repot hari ini (KUA) Gondang,” katanya.
Ironisnya, Mahmud juga mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya terkait penyebaran pesan tersebut.
“Secara langsung tidak pernah ada izin atau pemberitahuan kepada saya (meminta izin terkait permintaan bantuan kontribusi untuk pembangunan KUA Gondang ke ASN),” bebernya.
Saat ditanya lebih jauh, Mahmud kembali mengaitkannya dengan semangat solidaritas.
“Karena itu mas, mungkin ya (karena) solidaritasnya dia yang tinggi pengen menggerakkan teman-teman ASN di KUA ini, e ngewangi KUA Gondang mbuh sakpiro-sakpiro, ngunu loh mas karepe,” ujarnya.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan hingga saat ini belum ada dana yang terkumpul.
“Belum ada sama sekali (uang yang terkumpul). Untuk pengumpulan, silakan tanya ke yang buat to,” tegasnya.
Pembangunan sendiri masih berada pada tahap awal.
“Kalau pembangunan kemarin sudah. Baru peletakan batu pertama. Untuk kelanjutannya masih menunggu setelah bulan Selo selesai,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala KUA Berbek berinisial B memberikan penjelasan berbeda. Ia membantah adanya iuran yang bersifat wajib.
“Tidak benar. Masih rencana jariyah bersama utk KUA Gondang, hanya di lingkungan kua sebagai bentuk solidaritas antar KUA itupun kesepakatan paguyuban KUA. Tdk ada instruksi dari pimpinan bersifat spontanitas rencana jariyah, kusus di tempat saya baru sy himbau seihlasnya namun kini tidak jadi karena dianggap tidak baik (atau ada yg menganggap tidak baik) ya kita batalkan,” jelasnya.
Terkait pesan yang beredar, ia juga menegaskan bahwa hal tersebut hanya bagian dari proses musyawarah.
“Itu hanya usulan dalam grup. Namanya juga musyawarah, pasti banyak pendapat,” ujarnya.
Di tengah berbagai bantahan yang saling bertolak belakang, satu hal tetap tidak terbantahkan: pesan dengan nominal Rp100 ribu itu memang beredar luas dan ditujukan kepada seluruh ASN KUA.
Situasi ini pun menempatkan publik pada kondisi yang janggal. Tidak ada kewajiban resmi, namun ada permintaan. Tidak ada instruksi, tetapi pesan tersebar secara kolektif. Tidak ada pengakuan, namun jejak digital sudah telanjur menyebar.
Di ruang abu-abu inilah polemik muncul. Ketika kata “keikhlasan” disandingkan dengan nominal yang sama, batas antara solidaritas dan tekanan menjadi kabur.
Dan ketika institusi negara mulai bergantung pada ‘urunan’ internal, pertanyaan mendasar pun tak terelakkan: apakah ini sekadar gotong royong, atau justru cerminan sistem yang mulai goyah?
