KabarNganjuk.com – Panen raya padi di Kabupaten Nganjuk seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi para petani. Namun, kenyataannya, panen kali ini menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait harga gabah dan kesulitan menjual hasil panen.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kebijakan terkait harga gabah, petani di Nganjuk masih menghadapi kendala besar. Mereka berkeinginan menjual hasil panennya ke Bulog yang menawarkan harga Rp6.500 per kilogram. Sayangnya, Bulog sudah menutup penerimaan gabah dari petani hingga setelah Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, petani juga mengeluhkan prosedur yang rumit dalam menjual hasil panennya ke Bulog. Mereka harus menunggu tenggat waktu hingga dua minggu, padahal jadwal panen sudah ditentukan berdasarkan umur padi.
Akibatnya, petani terpaksa menjual gabahnya ke tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah, berkisar antara Rp5.700 hingga Rp6.200 per kilogram. Hal ini tentu merugikan mereka yang berharap mendapatkan harga terbaik untuk hasil kerja keras mereka.
Seorang petani asal Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Warniadi, mengaku kecewa karena tak bisa menjual gabahnya ke Bulog akibat kuota yang sudah penuh. Ia menyayangkan keputusan tersebut karena masih banyak petani yang belum memanen padi mereka.
“Seharusnya pemerintah bertindak tegas jika harga gabah di bawah Rp6.500, sesuai sosialisasi yang telah disampaikan. Kami petani sangat dirugikan jika terus menjual ke tengkulak dengan harga rendah,” ujar Warniadi.
Di sisi lain, Kepala Gudang Bulog Nganjuk, Afif, dalam konfirmasinya melalui pesan WhatsApp menyebutkan bahwa Bulog Nganjuk hanya berperan sebagai gudang dan kebijakan pembelian gabah berada di bawah wewenang Kepala Divre Kediri.
Dengan kondisi ini, para petani di Nganjuk berharap ada solusi konkret dari pemerintah agar mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih layak dan tak lagi bergantung pada tengkulak. Mereka berharap pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini.
