Nganjuk, KabarNganjuk.com – Puluhan warga Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, mendatangi Kantor Desa pada Kamis (25/6/2026) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah desa. Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan warga yang menilai pengelolaan administrasi desa selama ini belum dilakukan secara transparan.
Dalam aksi itu, warga membawa perangkat pengeras suara serta puluhan sepeda motor sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka. Mereka meminta pemerintah desa meningkatkan keterbukaan dalam berbagai pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Selain menuntut transparansi administrasi desa, massa aksi juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut mereka, BUMDes yang dibiayai dari Dana Desa saat ini mengalami kemacetan karena sebagian dana masih dipinjam oleh warga sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk operasional usaha desa.
Warga menilai pengelolaan dana BUMDes belum berjalan secara optimal. Karena itu, mereka meminta agar dana yang masih dipinjam dapat dikembalikan dalam waktu tiga bulan agar kegiatan BUMDes dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Tak hanya itu, warga juga menuntut adanya transparansi dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Mereka berharap setiap tahapan pelayanan dapat dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi.
Koordinator aksi, Gatot Supriyadi, mengatakan masyarakat hanya menginginkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan administrasi desa, baik terkait pelayanan pengurusan sertifikat tanah maupun pengelolaan BUMDes.
“Kami berharap pemerintah desa lebih transparan dalam menjalankan administrasi desa. Jika memang diperlukan, kami juga siap membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” ujar Gatot.
Usai aksi penyampaian aspirasi, dilakukan mediasi yang dihadiri Camat Bagor. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa pemerintah desa akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Banaran Kulon, Edi Santosa, mengatakan dirinya baru menerima Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai Pj Kepala Desa. Meski baru menjabat, ia berkomitmen untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Saya baru menerima SK sebagai Pj Kepala Desa. Ke depan saya akan berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Desa Banaran Kulon serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” kata Edi Santosa.
Melalui hasil mediasi tersebut, warga berharap komitmen pemerintah desa dapat segera diwujudkan sehingga pengelolaan administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
