Blitar, KabarNganjuk.com – Acara pertemuan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ( FK P4S ) Jawa Timur sekaligus halal bihalal yang dihelat pada Kamis (2/4), hadir Dra. Astutiningsih dan Dr. Diana Triswaningsih, S.P, M.P dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Propinsi Jawa Timur Sumrambah, S.P., M.A.P., ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Jawa Timur Hermanu Ekamto, MMA, anggota DPRD Propinsi Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan Wiwin Isnawati Sumrambah, S.Pt, pengurus FK P4S Jawa Timur, serta kepala dinas pertanian kabupaten Nganjuk dan kabupaten maupun kota di Jawa Timur.
“Mewujudkan Pilar Ketahanan Pangan dalam Ekosistem Makan Bergizi Gratis.” Menjadi tajuk dalam acara pertemuan triwulan Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Jawa Timur ke – 27. Pertemuan lembaga yang didirikan, dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh petani untuk kegiatan pelatihan dan magang, diselenggarakan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
Menjadi catatan penting bagi ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya ( P4S ) Ngudi Makmur Gogodeso, kecamatan Kanigoro kabupaten Blitar, Choirul Anam dari pertemuan triwulan FK P4S Jawa Timur dengan apa yang disampaikan ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah, bahwa keterlibatan P4S dengan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan selain peningkatan gizi bagi masyarakat, juga pemberdayaan serta peningkatan ekonomi lokal, sebuah peran penting yang harus dilakukan oleh P4S.
Choirul Anam mengungkapkan yang disampaikan ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Jawa Timur merupakan langkah strategis dan satu rangkaian tujuan dari program yang digagas presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, bahwasanya penyediaan bahan makanan bergizi mempunyai relevansi kuat terhadap keberdayaan petani dan hasil pertanian lokal.
Menurutnya, dengan diserapnya hasil pertanian lokal oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani maupun peternak lokal akan memperoleh jaminan pasar yang konsisten.Namun kenyataannya berbeda, dapur pelayanan makan bergizi gratis yang berada di sekitar wilayah lahan pertanian yang ada, tidak bisa menerima hasil pertanian sayur untuk memenuhi kebutuhan MBG, dikarenakan syarat yang diminta salah satu SPPG dirasa sangat berat bagi petani lokal.
“Dalam pertemuan FK P4S kemarin, narasumber pak Sumrambah menyampaikan poin penting, dimana langkah strategis petani bisa mewujudkan ketahanan pangan dalam ekosistem MBG. Untuk keberhasilan pelaksanaan program pemerintah tersebut bagaimana pasokan bahan pangan untuk MBG, idealnya dibangun kemitraan yang baik dengan petani, peternak, nelayan juga usaha – usaha lokal, dan itu menjadi prioritas,” ungkap Choirul Anam kepada Harian Forum.com.
“Tetapi kenyataan tidak demikian, dari pengalaman di salah satu SPPG yang berada tidak jauh dari lahan pertanian, kami pernah menawarkan melakukan kemitraan atau kerjasama untuk menyuplai, namun ditolak.Alasan penolakan salah satunya hasil produksi pertanian diperoleh dengan menerapkan green house,” tambahnya.
Ditanya apa yang menjadi alasan hasil pertanian bisa diterima ke dapur SPPG harus menggunakan green house, ketua P4S Ngudi Makmur Gogodeso menuturkan besar kemungkinan dalam pembudiayaan pertanian dengan sistem green house, hasil pertanian akan terlindungi dari serangan hama, sehingga dalam satu tahap proses budidaya tidak perlu menggunakan pestisida sintetik yang berpotensi meninggalkan residu setelah diaplikasikan.
“Dengan greenhouse hasil pertanian akan terlindungi dari hama maupun cuaca ekstrem itu memang benar, namun hal tersebut dibutuhkan biaya yang tinggi.Kami petani dengan modal yang terbatas tidak mungkin berbudidaya menggunakan greenhouse. Dan ini mungkin menjadi bahan pertimbangan, untuk menghindari residu baik pupuk maupun residu dari pengendali hama penyakit, dalam berbudidaya kami menerapkan bio teknologi atau organik yang mana untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi di tanah kami menggunakan mikroorganisme, sedangkan untuk pengendalian hama kami menggunakan agen hayati.Secara umum hasil pertanian sehat dan aman dikonsumsi,” tuturnya.
“Menariknya sayur yang dibutuhkan untuk memenuhi makanan bergizi bukan dari hasil pertanian sekitar atau daerah setempat, akan tetapi malah mendatangkan dari daerah lain bahkan dari luar propinsi, itupun dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga dengan kebutuhan buah diperoleh dari pertanian yang memiliki modal besar.Yang menjadi pertanyaan, kemanfaatan apa yang diperoleh petani lokal dengan dijalankannya program MBG. Kalau memang hasil pertanian diharuskan memenuhi syarat, sebaiknya pihak dapur SPPG
melakukan pendampingan,” pungkas Choirul Anam, ditemui di Warkop Bang Ton 76 Kota Blitar.(Ans).
