Friday , August 7 2020
Home / Politik & Pemerintahan / Serap Aspirasi MPR-RI Ir. Mindo Sianipar, Dedy : Warga Harus Aktif Beraspirasi
Wabup Marhaen saat memberikan sambutan

Serap Aspirasi MPR-RI Ir. Mindo Sianipar, Dedy : Warga Harus Aktif Beraspirasi

Loceret, KabarNganjuk.com- Penyerapan aspirasi masyarakat MPR-RI Ir. Mindo Sianipar dengan tema penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara hasil kerjasama DPR-RI dengan LSM “Lentera Rakyat” kembali digelar di balai desa Gejagan kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk, Senin (27/07).

Acara tersebut dihadiri oleh Ir. Mindo Sianipar Anggota DPR RI Dapil VIII fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Marhaen Djumadi Wakil Bupati Nganjuk sekaligus Ketua Bidang Pertanian DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Dedy Nawan Kepala Desa Gejagan, Laksono Kapolsek Loceret, Narasumber Drs. Rasyid Anggoro, MM yang merupakan seorang dosen dari STKIP Nganjuk, Babinsa serta Bhabinkamtibmas.

Kapolsek Loceret Laksono saat menjelaskan tentang Surat Edaran Bupati

Dedy Nawan mengatakan bahwa pada acara kali ini masyarakat diharapkan aktif memberikan aspirasi-aspirasinya kepada Ir. Mindo Sianipar yang saat ini duduk di Komisi IV DPR RI salah satunya menaungi bidang pertanian dan peternakan.

“Selain nanti panjenengan semua bisa menyampaikan aspirasi. Kita semua juga akan mendapatkan informasi surat edaran terkait kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat mengundang massa,” ungkap Kades Dedy Nawan.

Dalam sambutannya, Wabup Marhaen Djumadi mengatakan bahwa pemerintah desa tidak boleh merasa sendiri dalam membangun desa. Jajaran pemerintahan mulai dari bupati hingga RT berada didalam satu kotak.

Drs. Rasyid Anggoro MM dosen STKIP Nganjuk sebagai pemateri

“Tujuan kita sama yaitu untuk menyejahteran masyatakat. Tidak boleh saling menyalahakan di pemerintahan. Tetap satu informasi kepada masyarakat, indikator pembangunan pemerintah bergantung pada pemerintah desa,” pungkas Wabup Marhaen.

Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa 96 persen dari 184 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 berasal dari cluster Surabaya. “Pasien yang meninggal biasanya meninggal biasanya memiliki penyakit bawaan, terutama pasien dengan usia 60 tahun keatas. Maka dari itu tetap terapkan protokol kesehatan,” tambahnya.

Kapolsek Loceret Laksono menjelaskan bahwa dalam pandemi Covid-19 seperti sekarang ini telah dikeluarkan surat edaran Bupati Nomor 440/131/411.010/2020Tentang Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaran Pesta Perkawinan, Hajatan dan Pertunjukan Seni Dalam Hajatan.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan syarat dalam melaksanakan pesta atau hajatan seperti tetap menerapkan protokol kesehatan, pemilik rumah harus menyiapkan tempat cuci tangan, thermogun dan tidak mengundang tamu dari kota yang berstatus zona merah.

Masyarakat yang hadir dalam acara serap aspirasi Ir. Mindo Sianipar

“Selanjutnya tetap hindari kerumunan, makan tidak prasmanan, harus ada petugas yang berjaga. Dengan harapan bila mana terjadi cluster baru, maka panitia tersebut yang bertanggungjawab,” kata Kapolsek Loceret.

Masih dalam kesempatan yang sama, Drs. Rasyid Anggoro, MM mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang bisa membuat pancasila terpinggirkan.

“Tiga hal tersebut seperti melanggengkan kekuasaan, hukum dimanfaatkan oleh sekelompok orang dan untuk kepentingan tertentu dan yang menganggap Pancasila hanya sebagai simbolis dan tidak ada pelaksaannya,” kata Rasyid.

Semua hal tersebut tidak boleh bertentangan secara hierarki. Bila nantinya ada yang bertentangan, bisa dilakukan pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi.

Acara berlangsung sesuai protokol kesehatan Covid-19

“Selain itu, banyak trend yang dipengaruhi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terutama pengaruh media sosial dari gadget. Kita sama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, keluarga dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita,” tambahnya.(Red)

Check Also

PPDI Ajukan Hearing, DPRD Kaji Ulang Masa Jabatan Perangkat Desa

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Persatuan Perangkar Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nganjuk mengajukan hearing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *