Wednesday , October 21 2020
Home / Politik & Pemerintahan / Perubahan Gugas Menjadi Satgas Sesuai Kepres 82/Th 2020

Perubahan Gugas Menjadi Satgas Sesuai Kepres 82/Th 2020

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Berkaitan dengan penanganan Covid-19, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menerbitkan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/188/411.012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk, Kamis (08/10/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan regulasi pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satgas Covid-19.

“Adapun surat keputusan ini ditandatangi Bupati tanggal 28 September 2020. Dengan berlakunya keputusan ini maka, yang pertama, semua penyebutan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk yang sudah ada sebelum keputusan ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Wabup Marhaen, yang kedua adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/99/K/411.012/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Sedangkan susunan organisasi dalam Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Nganjuk lebih simple. Dengan ketua Satgas/Bupati dan dibantu tiga wakil ketua masing-masing Dandim, Kapolres dan Wakil Bupati,” ungkap Wabup Marhaen.

“Selain itu juga ada personil lain yaitu Tim Ahli dan Sekretaris Satgas,” tambahnya.

Serta akan dibantu bidang-bidang 1 sampai 6, masing-masing -masing Bidang Data dan Informasi, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Penanganan Kesehatan, Bidang Penegaan Hukum dan Kedisiplinan dan yang terakhir Bidang Relawan.(Red)

Check Also

RUU Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Begini Opini Prayogo Laksono

KabarNganjuk.com- Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. DPR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *