Wednesday , January 20 2021
Home / Peristiwa / Peran Bupati Dalam Mengawasi Dakel, Ini Kata Prayogo Laksono
Prayogo Laksono S.H. M.H. CLI CLA CTL CRA

Peran Bupati Dalam Mengawasi Dakel, Ini Kata Prayogo Laksono

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Proyek Dana Kelurahan atau Dakel diwilayah Kecamatan Nganjuk kini mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak karena hampir semua kelurahan menyerahkan sebagian besar pekerjaan fisik Dakel kepada pihak rekanan CV alih swakelola dengan memberdayakan masyarakat.

Praktisi Hukum Prayogo Laksono S.H. M.H. CLI CLA CTL CRA yang juga kandidat Doktor ilmu Hukum di Untag Surabaya ini mengatakan, pelaksanaan anggaran dana kelurahan diutamakan swakelola melalui kelompok masyarakat. Namun didalam Perbup nomor 16 tahun 2020 tersebut juga mengatur dan memperbolehkan terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa.

“Apabila tidak dimungkinkan untuk terlaksana atau secara swakelola maka untuk mengamankan supaya dana kelurahan tersebut bisa terserap,” terangnya.

Selain itu, untuk memastikan agar tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan maka perlu dilakukan pengawasan secara ketat.

“Peran pengawasan dinilai penting dan vital, pengawasan tertinggi didalam peraturan yaitu bupati Nganjuk dibantu imspektorat dan Camat,” jelas Prayogo.

Meskipun proyek Dakel bisa dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan, namun dalam tahap pelaksanaan memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Bahkan, tidak menutup kemungkinan menjadi tindak pidana korupsi jika tahapan tahapan atau mekanisme sesuai peraturan perundang undangan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.

Dirinya juga menegaskan bahwa sebelum mengklaim adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang negara tersebut, maka pihak-pihak terkait perlu meninjau dahulu aturan Permendagri.

“Sepanjang Perbup Nganjuk nomor 16 tahun 2020 yang sudah ditanda tangani Bupati Nganjuk itu belum dicabut maka aturan nya masih berlaku,” tambahnya.

Seperti yang telah diketahui, sesuai dengan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan yang terdapat pada pasal 14 dan 15 dan Perbup Nganjuk nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penetapan besaran dana kelurahan.(Red)

Check Also

Tuntut Haknya Dipenuhi, Karyawan PT. Gunawan Fajar Mengadu Ke Pengawas Ketenagakerjaan

Nganjuk, KabarNganjuk.com- Sejumlah karyawan PT. Gunawan Fajar yang terletak di Desa Jegreg Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *