Saturday , March 20 2021
Home / Hukum & Kriminalitas / Pak Taufiq Mulai Menyeret Anggota Dewan

Pak Taufiq Mulai Menyeret Anggota Dewan

KabarNganjuk.com– Sidang kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurahman, di Pengadilan Tipikor Surabaya semakin menarik. Karena bisa membuka fakta baru.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Cokorda Gede Artana SH, dengan didampingi dua hakim anggota, masing –masing Hasbulah Idris SH, MH dan hakim ad hock M. Mahin SH, MH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Arif Suharmanto SH, dkk. Sidang digelar setiap hari Senin.

Dalam beberapa kali sidang, Taufiqurachman membantah keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang. Seperti misalnya, keterangan dari Sudrajad, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemkab Nganjuk dan Kepala Kantor Perizinan. Dalam Kesaksianya Sudrajad mengakui memproses perizinan sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Seperti izin PT Lotus, Indomaret dan Alfamart. Soal perizinan ini, Sudrajad mengaku mendengar bahwa perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin dengan membayar sejumlah uang.

“Saya memang mendengar dari luar jika perusahaan-perusahaan itu membayar sejumlah uang,” ujar Sudrajad, menjawab pertanyaan jaksa.

Terkait masalah tersebut, ketua Mejelis Hakim Cokorda Gede Artana, memperkuat pertanyaan itu dengan menanyakan kepada terdakwa Taufiqurachman. Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, mantan bupati Nganjuk dua periode itu menyatakan, bahwa persoalan izin perusahaan tersebut adalah yang membawa sejumlah anggota dewan, demi untuk kepentingan politiknya.

“Jadi begini yang mulia, soal perizinan tersebut saya tidak mengetahui. Karena permohonan izin itu yang membawa anggota dewan dengan alasan untuk operasional kepertingan politiknya,” ujar Taufiqurahman, menjawab pertanyaan, Ketua Majelis Hakim.

Dalam sidang hari Senin kemarin, JPU juga menghadirkan sejumlah saksi yang berasal dari Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Pertanian yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka adalah, Putu Praktikno, Nur Abdulah, Slamet dan Teguh. Dalam keterangan, Putu menyatakan, bahwa untuk bisa diangkat menjadi PNS mereka harus membayar sejumlah komitmen yaitu berupa uang yang besaranya bervariasi menurut jenjang pendidikan. Untuk lulusan SMA sederajat membayar Rp 50 juta, lulusan Diploma Rp 60 juta dan lulusan sarjana Rp 70 juta. Besaran uang pelicin tersebut ditentukan setelah perwakilan PHL bertemua dengan Sekda Agus Subagio. Total uang yang terkumpul dari PHL mencapai Rp 1.720.000.000,-.

Sudrajad mengakui, jika dirinya yang baru diangkat menjadi kepala BKD, diperintah Bupati Taufiqurachman agar menyampaikan besaran uang komitmen tersebut kepada para tenaga PHL yang akan diangkat menjadi PNS.
Ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, apakah dirinya yang memerintahkan agar para PHL tersebut membayar uang komitmen agar bisa diangkat menjadi PNS, Taufiq membantah.

“Keterangan Pak Drajad itu tidak benar yang mulia. Saya tidak pernah memerintahkan untuk membayar uang komitmen. Bisa jadi itu permainan dia, yang saya tidak tahu yang mulia,” ujar Taufiqurahman, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.(JW)

Check Also

Ungkap Kasus Narkoba, Satresnarkoba Polres Nganjuk Ringkus Dua Tersangka

Nganjuk, KabarNganjuk.com- AM (25) warga Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan MZ (31) warga Desa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *