Gelar Kesepakatan Bersama, Kang Marhaen: Pernikahan Yang Belum Dicatatkan Bisa Lakukan Isbath Nikah

banner 468x60

KabarNganjuk.com – Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Nganjuk – Kementerian Agama – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang “Pelayanan Terpadu” serta antara Pengadilan Agama Nganjuk – Dinas Kesehatan tentang “Pencegahan Pernikahan Dini”, yang dilaksanakan di Pendopo K.R.T Sosrokoesoemo Kabupaten Nganjuk, (21/06/2022).

Bacaan Lainnya
banner 300250

Dihadiri Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Forpimda Kabupaten Nganjuk, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H., Kepala Kementerian Agama H. Mohamad Afif Fauzi, S.Ag., M.PdI., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Gatut Sugiarto, M.Si., Kepala Dinas Kesehatan dr. Laksmono Pratignjo serta di hadiri Kepala Camat Kabupaten Nganjuk dan juga murid daei SLB Begadung.

Perkawinan adalah hal yang dilakukan sekali seumur hidup, jadi sebelum memutuskan untuk menikah masyarakat setidakmya memiliki pengetahuan dasar tentang pernikahan. Termasuk tentang ketetapan umur dalam perkawinan, karena umur juga mempengaruhi rumah tangga yang akan dijalani, dan umur dalam pernikahan juga bisa untuk menghindari stunting.

Pencatatan pernikahan, bukan hanya dicatatkan dan di tulis saja. Pencatatan pernikahan ini sebagai bentuk yang kuat bahwa sudah ada ikatan 2 orang yang menikah dengan cara yang sah dan juga disaksikan kerabat ataupun orang lain. Dengan adanya catatan nikah, kekhawatiran atau hal – hal yang tidak di inginkan di kemudian hari setelah pernikahan, bisa teratasi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam sambutannya Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa di wilayah Nganjuk masyarakat yang pernikahannya belum tercatatkan itu data ada di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dinas tersebut tahu betul berapa orang yang belum tercatat maupun orang yang sudah tercatat perkawinannya.

“Pengadilan agama, catatan sipil dan kemenag, mengeluarkan buku nikah, akta keluarga dan ktp. Sedangkan antara Pengadilan Agama dan Catatan Sipil tentang pencegahan perkawinan dini dengan di amandemannya UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, di tentukan bahwa perkawinan itu umur minimalnya 19 tahun. Dampak bagi Pengadilan Agama, bagi mereka yang mau menikah di bawah umur 19 tahun harus ke pengadilan agama terlebih dahulu,Untuk mengajukan dispensasi nikah. Yang mengajukan dispensasi kawin yang umurnya di bawah itu, rata – rata terpaksa harus atau darurat di nikahkan,” Katanya.

Sementara itu Plt. Bupati Nganjuk mengatakan saat ini banyak sekali terjadi pernikahan yang belum dicatatkan, maka dari itu pengadilan mempunyai program “Sidang Isbath Nikah” semua kalangan bisa melalui pengadilan untuk melakukan isbath nikah ini.

“Bagi masyarakat mungkin ya di data kami banyak sekali bahwa di KK status perkawinannya adalah belum tercatat, maka di Pengadilan Agama punya program namanya sidang isbath nikah, jadi bagi masyarakat Nganjuk yang dulunya sudah nikah tapi lewat nikah siri, kawin modin atau mungkin juga buku nikahnya hilang, maka Pemda memberikan fasilitas yaitu sidang isbath nikah, nanti juga akan diterbitkan surat nikah,” Tuturnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.